Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar menggelar Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kecamatan Martapura, pada Kamis (4/6/2026) pagi.
BANJAR,koranbanjar,com – Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinsos P3AP2KB Erny Wahdini yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Merilu Ripner.
Dengan didampingi Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak (PHPPA), Dr. Dyah Febria Wardhani.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Camat Martapura Fahrian Rahman, para pemangku kepentingan terkait, serta peserta dari berbagai kecamatan dan desa.
Hadir sebagai narasumber utama adalah Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dari DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, EM. Indriani Dwi Warastuti Pongoh.
Dalam sambutannya, Kabid PPPA Merilu Ripner menegaskan bahwa PATBM merupakan garda terdepan di tingkat desa yang bersinergi langsung dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.
Semua elemen ini bergerak dengan satu visi memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak.
“PATBM ini bukan sekadar papan nama di desa, melainkan gerakan ujung tombak. PATBM adalah mata, telinga, dan tangan kita di tingkat akar rumput untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan awal terhadap kasus-kasus anak,” ujar Merilu.
Ia menambahkan, keaktifan organisasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak, yang bermuara pada terwujudnya Kabupaten Banjar Layak Anak.
Merilu juga berpesan agar para peserta memanfaatkan momentum ini untuk menyerap ilmu dari narasumber dan mengimplementasikannya secara nyata.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana Kegiatan, Dr. Dyah Febria Wardhani, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengaktivasi, menyegarkan kembali, serta memperkuat peran kader PATBM di tingkat desa maupun kecamatan.
“Tantangan perlindungan anak di era digital dan sosial saat ini semakin kompleks, sehingga Pemkab Banjar memandang perlu adanya penguatan kapasitas masyarakat agar mampu melakukan pencegahan dan respon cepat terhadap kekerasan anak,” jelas Dyah.
Garis besarnya kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparatur desa/kelurahan mengenai pentingnya perlindungan anak berbasis komunitas.
Membangun sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kecamatan, hingga kader di tingkat terbawah.
Mengoptimalkan fungsi PATBM dalam mendeteksi dini serta menangani awal kasus pelanggaran hak anak. (kan/dya)
