Demonstrasi ratusan mahasiswa dan aktivis di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (22/10/2026), berakhir ricuh. Massa menjebol pagar depan gedung dewan setelah penjelasan sejumlah pejabat terkait persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) dinilai belum menjawab tuntutan mereka.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Aksi yang melibatkan Rakyat Kalsel Melawan dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel itu tidak hanya menyoroti antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi juga mendesak penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Ketegangan meningkat ketika demonstran berusaha menerobos gerbang yang dihadang aparat keamanan. Sejumlah mahasiswa bahkan memanjat pagar gedung sebelum akhirnya dihalau petugas kepolisian.
Massa juga mendesak Kapolda Kalsel hadir langsung menemui mereka. Desakan itu muncul setelah penjelasan dari perwakilan Pertamina dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin belum memuaskan para pengunjuk rasa.
Antrean BBM Dinilai Merugikan Masyarakat
Sebelum situasi memanas, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK bersama Ketua Komisi I Rais dan Wakil Ketua Komisi IV H Gusti Iskandar telah menemui demonstran untuk memberikan penjelasan mengenai penanganan persoalan BBM.
Namun, penjelasan tersebut belum meredakan kekecewaan massa. Demonstran tetap menuntut langkah konkret agar antrean BBM tidak terus berulang dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Perwakilan pengemudi ojek online (ojol), Alim, turut menyampaikan protes. Menurut dia, antrean BBM membuat pengemudi harus menghabiskan waktu satu hingga dua jam setiap hari hanya untuk mengisi bahan bakar.
Waktu yang tersita untuk mengantre dinilai menghambat aktivitas kerja pengemudi ojol dan berpotensi mengurangi kesempatan mereka memperoleh pendapatan.
Persoalan antrean BBM juga disoroti Ketua DPRD Kalsel H Supian HK. Ia menyebut antrean kendaraan mengular, terutama pada pagi hari hingga pukul 08.00 Wita di kawasan Pal 5.
Menurut Supian, kondisi tersebut tidak hanya merugikan sopir angkutan, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat luas yang menggunakan jalan maupun membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
DPRD Ancam Evaluasi Kinerja Satgas BBM
Supian HK mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) BBM DPRD Kalsel telah turun ke lapangan dan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Satuan Tugas (Satgas) BBM.
Meski demikian, DPRD akan melihat perkembangan pelaksanaan rekomendasi tersebut sebelum menentukan langkah evaluasi lebih lanjut.
“Kita lihat nanti sejauh mana kerja Satgas. Kalau tidak ada kemajuan, tentu akan kita evaluasi apa penyebabnya dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penanganan antrean BBM tidak cukup berhenti pada rekomendasi. Pelaksanaan di lapangan dan hasil yang dirasakan masyarakat menjadi hal penting untuk dievaluasi.
Demonstran juga mendesak aparat menindak tegas pihak-pihak yang diduga menjadi beking pengusaha BBM. Mereka meminta dugaan keterlibatan oknum dalam distribusi BBM ditelusuri serta pengawasan diperketat.
Tuntutan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penegakan hukum berdasarkan bukti, sehingga dugaan yang disampaikan massa dapat diuji secara objektif.
Kapolda Kalsel Temui Demonstran
Di tengah meningkatnya ketegangan, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan akhirnya menemui para demonstran.
Ia mengajak massa menahan diri agar situasi tidak semakin memanas. Kapolda juga mengingatkan mahasiswa untuk menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain.
Di sisi lain, demonstran mengaitkan persoalan BBM dengan dampak karhutla yang mereka nilai semakin membebani masyarakat. Selain mendesak penyelesaian antrean BBM, massa meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Tuntutan itu disampaikan karena masyarakat menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kesulitan memperoleh BBM hingga krisis air bersih dan kabut asap.
Aksi di Gedung DPRD Kalsel tersebut memperlihatkan besarnya desakan agar pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga menghadirkan penyelesaian yang terukur.
Bagi demonstran, persoalan antrean BBM membutuhkan langkah nyata, pengawasan distribusi yang lebih ketat, serta penelusuran terhadap dugaan penyimpangan. Tanpa perbaikan yang dirasakan langsung masyarakat, persoalan yang sama dikhawatirkan terus berulang. (yon/bay)
