Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, bergerak cepat dalam menyelaraskan program kerja dan mengevaluasi kinerja jajarannya. Didampingi Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, Wali Kota memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Perangkat Daerah di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru, pada Senin (8/6/2026).
BANJARBARU,koranbanjar.com – Rapat krusial ini dihadiri secara komprehensif oleh seluruh elemen pimpinan, mulai dari Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Tenaga Ahli P2D, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kasatpol PP, Kepala Badan dan Dinas.
Camat, Direktur RSDI, Kepala Bagian Setda, hingga seluruh Lurah di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
Mengawali arahannya, Hj. Erna Lisa Halaby menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atas kinerja luar biasa terkait tata kelola laporan keuangan daerah.
“Kita berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP,” katanya.
Paling membanggakan, Kota Banjarbaru menjadi satu-satunya kota yang sudah 100 persen menanggapi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
“Ulun (saya) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras bapak dan ibu semua,” tegas Lisa.
Wali Kota juga menekankan sejumlah instruksi strategis yang wajib menjadi fokus utama Pemerintah Kota Banjarbaru ke depan.
Seluruh perangkat daerah diminta fokus pada efisiensi belanja dan menghindari pemborosan yang tidak perlu.
SKPD diimbau untuk tidak hanya terpaku pada APBD, melainkan harus inovatif mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya yang sah.
Selain itu, penyaluran dana hibah akan dievaluasi ketat berdasarkan kebutuhan riil dan prioritas.
Terkait dengan dana insentif fiskal sebesar Rp 3 Miliar yang baru saja diterima, Wali Kota menginstruksikan agar dana tersebut dimanfaatkan murni untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Peningkatan Mutu Pelayanan Publik & Bebas Pungli Pelaksanaan program kerja harus tepat waktu, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
Wali Kota juga memberikan peringatan keras kepada petugas lapangan agar tidak melakukan pungutan liar (pungli).
“Berikan pelayanan yang terbaik, murni untuk melayani,” tegasnya.
SKPD terkait juga diminta segera mendata ulang aset daerah agar terkelola dengan baik. Pesan khusus juga ditujukan kepada Camat dan Lurah.
“Jangan sampai menerbitkan surat sporadik yang tumpang tindih. Ulun minta tolong, di Kota Banjarbaru jangan sampai ada tanah yang bermasalah,” tekan Wali Kota.
Lanjutnya masyarakat didorong untuk lebih aktif dan berkelanjutan dalam mengelola sampah di lingkungan masing-masing.
Di sisi lain, penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan wajib dipastikan tepat sasaran demi mendukung pembangunan kota.
Dalam menutup arahannya, Hj. Erna Lisa Halaby berharap kekompakan dan sinergi antar perangkat daerah terus dijaga erat demi mewujudkan Banjarbaru yang semakin maju, transparan, dan sejahtera bagi seluruh warganya. (kan/dya)
