Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS), mengikuti penilaian penghargaan Entrepreneur Government 2026 yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
HULU SUNGAI SELATAN, koranbanjar.com – Pemaparan secara daring terkait pembiayaan kreatif oleh Pemkab HSS, didengarkan Tim Penilai yang terdiri dari Unsur internal Kementerian Dalam Negeri, Pakar ekonomi dan keuangan publik, Akademisi dari Perguruan Tinggi dan Perwakilan media massa nasional, Jumat (17/4/2026).
Pemkab HSS menjadi salah satu nominator yang dinilai berhasil, dalam merancang skema pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Materi yang dipaparkan meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta pemanfaatan sistem digital.
Bupati HSS Syafrudin Noor hadir secara daring, untuk memberikan paparan pendahuluan.
Bupati HSS menekankan, pentingnya pergeseran paradigma pemerintahan menuju Entrepreneur Government, di mana daerah tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi mampu menciptakan peluang investasi.
Sementara itu, penyampaian pemaparan secara rinci dan teknis dilanjutkan Wakil Bupati (Wabup) Suriani dari ruang Media Center Kantor Setda, didampingi para pejabat di lingkungan Pemkab HSS.
Wabup HSS Suriani menguraikan strategi daerah, dalam memaksimalkan infrastruktur dan mendukung ekosistem ekonomi kreatif.
“Kami berfokus pada inovasi pendanaan non-APBD untuk memicu investasi swasta. Tujuannya jelas: menciptakan leverage effect atau efek ungkit, di mana dana APBD yang terbatas dapat memancing masuknya modal besar dari sektor swasta demi kemandirian fiskal daerah,” terang Wabup Suriani.
Tiga poin utama yang menjadi sorotan dalam evaluasi tahun 2026 ini, meliputi Inovasi Pendanaan dengan mencari celah pembiayaan di luar instrumen konvensional APBD, Kemandirian Fiskal dengan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah pusat, dan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur melalui pengembangan sektor kreatif lokal.
(dvh/rth)
