Pemerintah Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, menggelar Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbang) untuk membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027.
BANJAR,koranbanjar.com – Kegiatan berlangsung di Pendopo Desa Cindai Alus, dan dihadiri Camat Martapura Gusti M. Noviar Hidayat, S.STP., M.Si., Pambakal Cindai Alus Munahar, perangkat desa, pendamping desa, BPD, ketua RT, TP PKK, jajaran Puskesmas 1 Martapura serta unsur masyarakat. Senin (9/11/2026).
Musrenbang digelar setelah Pambakal Cindai Alus yang baru dilantik pada September 2026 lalu mulai menyusun RPJMDes sebagai dasar arah pembangunan desa selama masa jabatannya.
Camat Martapura Gusti M. Noviar Hidayat mengatakan, RPJMDes menjadi penjabaran visi dan arah pembangunan pambakal terpilih yang akan menjadi pedoman pembangunan desa ke depan.
“Karena pambakalnya baru terpilih, maka harus menyusun RPJMDes sebagai dasar pembangunan desa ke depan. Ini merupakan penjabaran visi pembakal terpilih,” ujarnya usai kegiatan.
Menurutnya, sejumlah usulan yang muncul dalam Musrenbang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan fasilitas kesehatan desa, peningkatan kualitas Posyandu serta penanganan stunting.
“Yang jelas ada sarana dan prasarana, terkait jalan, fasilitas kesehatan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan kualitas Posyandu dan juga stunting,” katanya.
Terkait infrastruktur, salah satu aspirasi masyarakat yang disampaikan yakni peningkatan jalan yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan Martapura Barat.
Selain itu, persoalan batas wilayah juga menjadi perhatian. Menurut Noviar, pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk mencari solusi terkait batas wilayah tersebut.
“Kita nanti koordinasi dengan Dinas PMD karena terkait batas ini perlu disepakati bersama, termasuk kewenangan masing-masing,” jelasnya.
Sementara itu, pendamping desa mengingatkan agar penyusunan RPJMDes dan RKPDes tetap mengacu pada program prioritas pemerintah.
Di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan dan penanganan stunting, Padat Karya Tunai Desa (PKTD), ketahanan pangan serta program prioritas lainnya.
Ia juga meminta pemerintah desa melengkapi administrasi seluruh kegiatan dan realisasi Dana Desa serta memastikan dokumen pertanggungjawaban diinput ke aplikasi Kementerian Desa sesuai ketentuan.
Pendamping desa juga menekankan agar pelaksanaan PKTD pada 2027 menggunakan data penerima manfaat secara by name by address.
Sasaran program diutamakan masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
“Kalau kegiatan dilakukan di satu RT, bukan berarti pekerjanya harus seluruhnya dari RT tersebut. Bisa mengambil warga dari RT lain selama memenuhi kriteria penerima manfaat,” jelas Pendamping
Selain menyusun RKPDes 2027, pemerintah desa juga diminta mulai mempersiapkan rancangan APBDes 2027 untuk selanjutnya dibahas bersama BPD.
Camat Martapura juga menyampaikan bahwa setelah dilantik sebagai camat, dirinya akan melakukan konsolidasi dengan pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Martapura.
“Saya akan silaturahmi dulu, turun ke desa-desa. Saya sudah sekitar 10 tahun meninggalkan Martapura. Sebelumnya saya pernah menjadi lurah di Pasayangan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, setiap desa dan kelurahan memiliki persoalan yang berbeda sehingga perlu dipetakan secara langsung. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain persampahan, mitigasi banjir dan pelayanan dasar masyarakat.
“Kita akan memetakan masalah terkait persampahan, mitigasi banjir dan pelayanan dasar lainnya di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan,” pungkasnya. (kan/dya)
