Komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung rencana pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kecamatan Paramasan. Warga sambut positif dalam mendukung pembangunan bendungan setelah memahami manfaatnya bagi penanggulangan banjir.
BANJAR,koranbanjar,com – Hal tersebut disampaikan Camat Paramasan, Basuki Wibowo, usai pembahasan bersama pihak terkait tindak lanjut proyek strategis tersebut.
Ia mengatakan, pihak kecamatan telah mendapat arahan langsung dari Bupati Banjar untuk membantu kelancaran proses identifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh tim teknis dari instansi terkait.
“Dari pihak kecamatan, kami diminta membantu mendampingi tim yang akan melakukan identifikasi ke lapangan agar pelaksanaannya berjalan lancar,” ujar Basuki, Senin (11/5/2026).
Basuki berharap pembangunan Bendungan Riam Kiwa dapat segera terealisasi karena keberadaannya sudah lama diharapkan masyarakat.
Terutama untuk membantu penanggulangan banjir di wilayah sekitar.
“Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan ini bisa berjalan dengan baik. Keberadaan bendungan memang sudah lama diinginkan masyarakat kita, khususnya terkait penanggulangan banjir,” katanya.
Dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara serta timeline pelaksanaan nantinya akan menjadi pedoman bersama dalam tahapan progres pembangunan berikutnya.
Terkait respons masyarakat, ia menyebut warga di sejumlah desa yang terdampak pada prinsipnya mendukung pembangunan bendungan setelah dilakukan sosialisasi mengenai manfaat proyek tersebut.
Khususnya di desa-desa terdampak, menyambut positif proyek ini setelah memahami manfaatnya bagi penanggulangan banjir.
“Masyarakat kita alhamdulillah ikut mendukung keberadaan bendungan ini karena sudah disampaikan betapa penting manfaatnya, baik untuk kecamatan maupun desa lainnya,” ucapnya.
Mengenai proses ganti rugi lahan, saat ini masih dalam tahap identifikasi oleh tim teknis dari pemerintah provinsi dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan.
“Nanti akan ada tim yang turun menghitung tanam tumbuh dan verifikasi di lapangan.
Untuk nominal ganti lahan, saat ini belum diketahui karena masih menunggu hasil verifikasi,” jelasnya.
Sambungnya, dari total kurang lebih 3.700 jiwa penduduk di empat desa, diperkirakan sekitar 500 hingga 600 jiwa yang terdampak langsung, dengan titik utama di Desa Angkipih yang menjadi lokasi induk bendungan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan tujuh poin kesepakatan, pihak kecamatan bersama kepala desa. Mendapat tugas mendampingi tim dari Provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) selama proses identifikasi lapangan.
“Pemerintah Kabupaten menugaskan camat dan kepala desa untuk ikut mendampingi tim identifikasi ke lapangan,” pungkasnya.
Kehadiran unsur pimpinan kecamatan di lapangan diharapkan dapat meminimalisir miskomunikasi dengan warga dan memastikan data identifikasi lahan akurat.
Sesuai dengan tujuh poin kesepakatan yang telah disusun. (kan/dya)
