Setelah sempat menunggu lama, massa mahasiswa akhirnya ditemui Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan, H Rosehan Noor Bahri, Kamis (15/1/2026) sore, usai melaksanakan kegiatan resesnya di wilayah Banjarmasin.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Dengan kesepakatan tidak melakukan tindakan anarkis, massa diperbolehkan masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Kalsel untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog langsung dengan wakil rakyat.
Dalam dialog tersebut, Rosehan mengapresiasi keberanian dan kepedulian mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi terkait isu demokrasi daerah.
“Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa ini adalah bukti peran aktif generasi muda dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat,” ujar Rosehan.
Ia menyatakan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan dan meneruskannya kepada pimpinan DPRD Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti.
Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan keras Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.
Mereka menilai alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan pemerintah tidak logis dan berpotensi melemahkan demokrasi.
Koordinator aksi, Rizki, menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak bisa dikorbankan hanya dengan dalih penghematan anggaran.
“Dalih efisiensi anggaran itu semu. Kebocoran anggaran akibat korupsi jauh lebih besar dibanding biaya Pilkada langsung. Jangan demokrasi yang dikorbankan,” tegas Rizki dalam orasinya.
Dialog berlangsung sekitar 50 menit dan berjalan dengan tertib hingga sekitar pukul 18.00 WITA. (yon/bay)
