Teka-teki sikap politik PDI Perjuangan (PDIP era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akhirnya terjawab dengan satu kata,penyeimbang. Namun, pilihan kata ini memicu pertanyaan, apa bedanya dengan oposisi, dan bukankah ini sikap yang mendua?
JAKARTAUTARA,koranbanjar.com – Kader Muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro menegaskan bahwa pilihan untuk menjadi penyeimbang adalah keputusan rasional yang telah dipikirkan secara matang, bukan sikap abu-abu.
Ia lantas menjelaskan, posisi ini memungkinkan PDIP untuk tetap objektif, mendukung program yang pro-rakyat, sekaligus mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan publik.
PDIP memastikan tidak akan menjadi penghalang buta bagi pemerintahan. Jika ada program yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat, partai berlambang banteng ini justru akan berada di garda terdepan untuk mendukungnya.
“Bahwa hal-hal yang baik, program-program yang baik, capaian yang baik kami harus dukung, itu kami rasa sebagai satu bentuk rasionalitas politik,” kata Seno di sela Rakernas ke-5 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).
Bukan Oposisi, Ini Logika Konstitusinya
Lalu, mengapa tidak sekalian mendeklarasikan diri sebagai oposisi? Seno memberikan penjelasan mendalam dari sudut pandang sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, konsep “oposisi” tidak dikenal dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Istilah oposisi, kata Seno, lebih relevan dalam sistem parlementer di mana ada blok pemerintah dan blok penentang yang jelas.
Dalam logika oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah akan selalu dianggap salah karena tujuannya adalah menjadi antitesis.
“Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi karena kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah. Karena tujuannya adalah ya sudah ini sebagai suatu bentuk cermin penggala, kami akan menjadi suatu bentuk antitesis,” terang Seno.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem presidensial, pilihannya sederhana, berada di dalam atau di luar pemerintahan. PDIP memilih untuk berada di luar, namun dengan peran aktif sebagai penyeimbang.
“Tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial maka tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi. Yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintahan,” sambung Seno.
Dengan posisi ini, PDIP memposisikan diri sebagai mitra kritis sekaligus mitra strategis bagi pemerintahan Prabowo.
Mereka akan memberikan dukungan pada saat-saat genting jika visi pemerintah sejalan dengan ideologi kerakyatan.
“Sehingga pada saat-saat penting, saat-saat genting, kami tentu akan mengambil suatu sikap yang langsung itu mendukung visi dari pemerintah presiden apabila visinya itu kemudian punya napas ideologi yang berpihak kepada rakyat,” kata Seno.
Bukti Konkret Sikap Tidak Mendua
Untuk menepis tudingan bersikap mendua, politikus PDIP Guntur Romli menantang publik untuk melihat rekam jejak partai selama ini. Menurutnya, sikap sebagai penyeimbang sudah dipraktikkan dan terbukti konsisten.
Guntur menegaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berarti mendukung semua kebijakan pemerintah. Ia lantas membeberkan sejumlah sikap tegas PDIP yang sering kali berseberangan dengan kekuatan politik mayoritas.
“Yang mungkin sekarang masih banyak yang bertanya, apakah ini sikap yang mendua atau apa pun? Tapi bisa dicek sendiri bagaimana sikap PDI Perjuangan sendiri selama ini,” kata Guntur.
“Misalnya isu penolakan Soeharto menjadi pahlawan, nuntut bencana di Sumatra menjadi bencana nasional, dan saat ini sendirian mendukung Pilkada secara langsung dan menolak Pilkada melalui DPRD. Itulah sikap dari PDI Perjuangan,” sambung Guntur.
(sc/dya)
