Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Banjar mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh anggota Fraksi NasDem yang duduk di DPRD Kabupaten Banjar.
BANJAR,koranbanjar,com –Mereka diminta untuk lebih aktif mengawal kebijakan pemerintah daerah sekaligus konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar, Lauhul Mahfudz, S.H., usai kegiatan Pendidikan Politik dan Peningkatan Kemandirian Partai Politik yang digelar di Kantor DPD NasDem Kabupaten Banjar, Minggu (12/7/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh kader dari tingkat Dewan Perwakilan Ranting (DPRT) hingga Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kecamatan Martapura.
Lauhul Mahfudz menjelaskan bahwa arahan ini merupakan mandat langsung dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar, H. Saidi Mansyur.
Menurutnya, anggota legislatif dari Partai NasDem memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Seluruh anggota legislatif dari Partai NasDem kami instruksikan untuk terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah daerah,” tegas Lauhul Mahfudz.
Selain fungsi pengawalan, Fraksi NasDem juga diinstruksikan untuk menjalankan peran pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan program-program pemerintah.
Anggota dewan diminta untuk jeli melihat aspirasi masyarakat yang belum terealisasi agar dapat segera diperjuangkan dalam agenda kerja pemerintah.
“Selain itu kader NasDem di DPRD Kabupaten Banjar diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga sinergi antara partai dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Instruksi ini sekaligus menjadi penegasan agar seluruh kader tetap berada dalam satu barisan yang sejalan dengan visi pembangunan yang dipimpin oleh H. Saidi Mansyur.
Selaku Bupati Banjar sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar.
Dengan adanya instruksi ini, Fraksi NasDem di DPRD Kabupaten Banjar diharapkan dapat semakin optimal dalam menjalankan tiga fungsi utamanya.
Yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Langkah dan instruksi ini diharapkan mampu memastikan bahwa seluruh program pemerintah daerah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Kabupaten Banjar,” pungkas Mahfudz. (kan/dya)
