Wakil Bupati (Wabup) HSS Suriani, memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan, Selasa (7/7/2026) di Aula Kantor Kecamatan Loksado.
HULU SUNGAI SELATAN, koranbanjar.com – Rapat dihadiri para pejabat perangkat daerah terkait, Camat Loksado, serta para kepala desa se-Kecamatan Loksado.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab HSS dalam memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
Sekaligus, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.
Wabup HSS Suriani mengucapkan apresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam rapat tersebut, sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun Kabupaten HSS, melalui tata kelola pendapatan daerah yang semakin baik.
Wabup HSS menegaskan, Loksado sebagai salah satu destinasi wisata unggulan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Namun, perkembangan sektor pariwisata juga harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan daerah.
“Semakin banyak wisatawan datang, semakin besar pula peluang ekonomi yang tercipta. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal perpajakan daerah,” ujar Wabup Suriani.
Ia menekankan, pemerintah hadir sebagai mitra pelaku usaha dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian hukum.
Menurutnya, pajak daerah merupakan investasi bersama yang hasilnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pengembangan sektor pariwisata.
Wabup menambahkan, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekaligus menjadi ruang dialog untuk membangun sistem perpajakan yang mudah dipahami dan dilaksanakan.
Ia mengajak para pelaku usaha jasa perhotelan di Loksado untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar wisatawan merasa nyaman dan terdorong untuk kembali berkunjung.
Suriani berharap, rapat koordinasi ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Dengan penerimaan daerah yang semakin baik, pembangunan diharapkan dapat semakin merata dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
(dvh/rth)
