Keterbatasan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani akar persoalan bencana menjadi salah satu tantangan serius menghadapi potensi bencana pada 2027. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, termasuk dugaan penambangan emas tanpa izin (PETI), serta persoalan tata ruang dinilai dapat memperbesar dampak bencana ketika cuaca ekstrem melanda.
JAKARTA, koranbanjar.com – Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi (PDSI) pada Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Teguh Harjito mengungkapkan, lembaganya selama ini dapat melakukan koordinasi dan menyampaikan temuan kepada kementerian maupun lembaga terkait.
“Namun, BNPB tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberikan rekomendasi yang dapat mengintervensi penyebab kerusakan lingkungan tersebut,” ujarnya.
Hal ini ia sampaikan lewat forum sharing mengenai langkah BNPB dalam menghadapi musim hujan dan potensi bencana banjir serta longsor di daerah khususnya di Kalsel bersama Biro Adpim Pemprov Kalsel dan awak media di gedung Graha BNPB Jalan Raya Pramuka, Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026)
Lanjut Teguh mencontohkan temuan di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana. Di lapangan, ditemukan persoalan geologi serta aktivitas penambangan emas tanpa izin yang disebut berlangsung cukup masif.
Menurutnya, kerusakan lingkungan akibat aktivitas tersebut berpotensi mengurangi daya dukung alam dalam menampung air hujan. Akibatnya, ketika fenomena cuaca ekstrem terjadi, risiko dan dampak bencana dapat meningkat.
“Kalau curah hujan tinggi kemudian daya dukung alamnya belum rusak, masih bagus, sebenarnya masih bisa tertampung. Tetapi kalau alamnya sudah dirusak, kondisinya tentu berbeda,” jelas Teguh.
Ia juga menyinggung fenomena Siklon Senyar yang memengaruhi wilayah Aceh. Menurutnya, masuknya sistem siklon tersebut menjadi fenomena yang tidak lazim karena siklon tropis umumnya cenderung menjauhi wilayah khatulistiwa.
Curah hujan tinggi akibat fenomena atmosfer, lanjutnya, memang menjadi faktor pemicu. Namun, kondisi lingkungan yang telah mengalami kerusakan dapat memperbesar konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat.
Teguh menegaskan, BNPB sebenarnya telah menyampaikan berbagai temuan dan persoalan tersebut dalam forum koordinasi bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Namun, katanya, upaya tersebut masih terbatas pada koordinasi karena BNPB tidak mempunyai kewenangan langsung untuk menindaklanjuti persoalan yang menjadi ranah kementerian atau lembaga lain.
Kondisi ini, menurutnya perlu menjadi bahan evaluasi ke depan, terutama untuk memperkuat koordinasi dan mekanisme penanganan faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya risiko bencana.
“Ke depan mungkin perlu ada evaluasi. Karena BNPB tidak memiliki kewenangan sampai ke sana,” ungkapnya.
Selain kerusakan lingkungan, ia menambahkan persoalan tata ruang juga menjadi perhatian. Teguh menyebut masing-masing kementerian dan lembaga sebenarnya telah memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan sektor masing-masing.
Akan tetapi, pelaksanaan tugas tersebut belum tentu berjalan optimal. Keterbatasan anggaran dan berbagai kendala lainnya dapat memengaruhi kemampuan instansi terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pengendalian.
Persoalan ini jelasnya, memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Pengendalian kerusakan lingkungan, pengawasan aktivitas pertambangan, serta penataan ruang harus menjadi bagian penting dari upaya pengurangan risiko bencana.
Di sisi lain, Teguh juga memaparkan gambaran anggaran BNPB untuk 2027, berdasarkan perkiraan yang disampaikannya berada di angka sekitar Rp1,003 triliun.
Anggaran tersebut belum termasuk Dana Siap Pakai (DSP) yang digunakan untuk mendukung penanganan darurat ketika terjadi bencana.
“Anggaran rutin BNPB dialokasikan untuk berbagai kebutuhan operasional, mulai dari belanja pegawai, listrik, internet, hingga kegiatan masing-masing unit kerja dan direktorat,” jelasnya.
Salah satunya Teguh menyebut Direktorat Mitigasi Bencana yang memiliki program pengurangan risiko bencana. Sementara Direktorat Dukungan Infrastruktur dan Logistik Peralatan menjalankan kegiatan terkait penyediaan logistik serta peralatan penanggulangan bencana, termasuk pengadaan yang nantinya dapat dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
“Adapun DSP memiliki mekanisme berbeda karena diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan darurat bencana,” ucapnya.
Teguh mengibaratkan DSP seperti dompet digital yang dananya dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Pada awal tahun, misalnya, pemerintah dapat mengalokasikan Rp250 miliar ke rekening BNPB untuk kebutuhan penanganan bencana.
Namun, besaran tersebut dapat cepat terserap ketika bencana terjadi di banyak daerah secara bersamaan.
“Misalkan sampai Februari saja sudah banyak banjir di seluruh Indonesia, dana tersebut bisa cepat habis. Karena itu, BNPB dapat mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) khusus untuk DSP agar dananya kembali tersedia,” paparnya.
Teguh menegaskan, penanganan bencana merupakan tanggung jawab negara yang tidak boleh berhenti pada persoalan administratif maupun batas kewenangan antarinstansi.
BNPB, katanya, akan tetap bergerak membantu daerah yang mengalami bencana, baik ketika pemerintah daerah meminta bantuan maupun ketika belum ada permintaan.
Hal tersebut merupakan bagian dari tugas BNPB untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat yang terdampak bencana.
“Selama ini diminta atau tidak diminta oleh daerah, BNPB akan bergerak. Karena salah satu tugas BNPB adalah mewujudkan negara hadir di tengah masyarakat terdampak bencana,” tandasnya. (yon/bay)
