Pemerintah pusat berkomitmen penuh untuk merekonstruksi tatanan ketahanan pangan nasional demi menghadapi gejolak geopolitik global yang tidak menentu.
BANJARBARU,koranbanjar com – Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebagai wilayah penyangga (buffer) pangan, energi, dan air, khususnya untuk regional Kalimantan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Hanif Faisol Nurofiq Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, usai menghadiri kegiatan Musyawarah Kerja Daerah I (Mukerda I) dan Dialog Kebangsaan Tahun 2026. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan, pada Senin (15/6/2026).
Langkah ini merujuk langsung pada mandat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
Dalam pemaparannya, Wakil Menteri Koordinator Pangan menekankan bahwa orientasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini bergeser.
Jika dulu pemerintah menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, kini fungsi kedaulatan pangan wajib hadir secara nyata.
“Kedaulatan pangan itu bukan sekadar ketersediaan, tapi kemandirian. Selama ini kita merasa berdaulat, padahal sebagian besar barang pangan kita masih impor. Ini yang direkonstruksi oleh Bapak Presiden. Kita wajib menyediakan sendiri,” tegasnya.
Mengingat luas sawah di Kalimantan Selatan yang relatif terbatas, pemerintah akan memfokuskan strategi pada pola intensifikasi ketimbang perluasan lahan (ekstensifikasi).
Target pembangunan sawah baru di Kalsel diproyeksikan paling banyak hanya berkisar 30.000 hektar.
Kendati demikian, Wamen Hanif Faisol menyoroti adanya ketidaksinkronan data dan infrastruktur di lapangan yang harus segera dibenahi.
Kementerian PU melalui badan sungainya telah membangun daerah irigasi dengan cakupan hingga 500.000 hektar.
“Padahal, luas sawah kita hanya sekitar 320.000 hektar. Artinya, ada saluran primer dan sekunder yang tidak tersambung ke tersier, sehingga tidak bermanfaat ke sawah warga,” ungkapnya.
Akibat kendala saluran tersier tersebut, mayoritas sawah di Kalsel saat ini hanya mampu panen satu kali dalam setahun.
Hanif optimistis, jika jaringan irigasi ini berhasil dibenahi dan dialirkan sepenuhnya, produktivitas sawah Kalsel minimal bisa meningkat hingga dua atau tiga kali panen dalam setahun.
Terkait kelanjutan infrastruktur pengairan, Wamenko Pangan menjelaskan bahwa proyek Bendungan Riam Kiwa saat ini sedang masuk dalam tahap evaluasi, sebagaimana kebijakan Presiden terhadap seluruh proyek bendungan di Indonesia.
Presiden meminta manfaatkan dulu bendungan yang sudah terbangun dan pastikan jaringan irigasinya sampai ke sawah.
“Namun, untuk Riam Kiwa akan tetap kita dorong realisasinya karena perannya sangat krusial,” katanya.
Ada 14.000 hektar sawah di bawahnya yang bergantung pada bendungan ini, sekaligus berfungsi mereduksi banjir (flooding) saat curah hujan tinggi.
Pemerintah pusat tengah mempercepat penyusunan rencana dokumen nasional untuk Kawasan Strategis Pangan Nasional (KSPN) di Kalsel.
Sejumlah program lokal seperti integrasi sawit-sapi, pengembangan itik lokal, hingga ketahanan ikan gabus akan diintegrasikan ke dalam program nasional.
Harapan di bulan Juli nanti, Area of Interest (AoI) atau lokasi kerja KSPN ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Setelah itu, rencana induk (masterplan) ditargetkan selesai tahun ini, sehingga tahun depan penguatan kegiatan fisik sudah bisa dimulai.
Adapun beberapa titik fokus lumbung pangan di Kalsel nantinya akan diarahkan ke daerah Hulu Sungai dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Menutup keterangannya, Wamen Koordinator Pangan menyampaikan alasan strategis menggandeng MUI dalam menyukseskan program swasembada ini.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai memiliki tingkat kepercayaan (trust) yang sangat tinggi di mata masyarakat Kalimantan Selatan. Pemerintah ingin membahasakan program ketahanan nasional ini ke dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
“Dukungan MUI sangat penting untuk menyampaikan bahwa ini bukan masalah sepele, melainkan masalah serius demi ketahanan nasional melalui kemandirian pangan,” pungkasnya. (kan/dya)
