Realisasi Anggaran 2026, Gubernur Muhidin Pimpin Rakor SKPD

Gubernur Kalsel, H Muhidin memimpin rapat koordinasi lingkup SKPD Pemprov Kalsel, di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Senin (6/4/2026). (Foto: Adpim/Koranbanjar.com)

Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin memimpin rapat koordinasi lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Banjarbaru. Senin (6/4/2026).

BANJARBARU, koranbanjar.com – Rakor yang diikuti para Tenaga Ahli Gubernur serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Kalsel ini membahas terkait realisasi pengadaan barang dan jasa, realisasi pekerjaan fisik dan keuangan, realisasi APBD tahun anggaran 2026 selama triwulan 1 (satu), sekaligus membicarakan persiapan awal pelaksanan hari jadi ke-76 Provinsi Kalsel.

Kepada sejumlah wartawan usai rakor, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa paparan SKPD terkait serapan pada triwulan pertama masih rendah yang berada pada angka 20 persen, sehingga perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan pada triwulan 2 nanti.

“Serapan pada triwulan pertama ini ternyata kita lihat masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala. Namun, saya menekankan untuk triwulan kedua ini nantinya realisasi harus berada di atas 50 persen,” tegas Gubernur Muhidin.

Ke depan, untuk mengurangi kendala pada pelaksaan kegiatan di SKPD, Pemprov Kalsel akan menerapkan 3 lini, yakni monitor langsung dari Kepala SKPD masing-masing, Asisten yang dibantu staf ahli dan tenaga ahli Gubernur memonitor mitra-mitranya, serta monitoring dari Inspektorat sebagai pemeriksa internal.

Dalam rakor ini, Gubernur Muhidin juga memberikan arahan khusus terkait beberapa hal, di antaranya, semua kantor dan lingkungannya harus bersih yang akan dikontrol langsung oleh setiap Kepala SKPD masing-masing bahkan Sekda. Karena menurut Gubernur, kebersihan kantor yang disertai kerapian tempat kerja ini akan membuat bekerja jadi lebih nyaman.

“Selain soal kebersihan, kita juga tadi menyampaikan untuk meniadakan Work From Home (WFH) demi memaksimalkan kinerja seluruh pegawai tanpa terkecuali. Di Pemprov sejauh ini tidak ada kendala, karena semua masih terkendali,” ujar Gubernur Muhidin.

Selain itu, Gubernur Muhidin juga memberikan arahan langsung terkait kegiatan rapat SKPD di luar kantor, untuk dapat sekaligus melihat potensi-potensi desa di Kalsel, agar dapat mengangkat perekonomian di daerah. (bay)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *