Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, menghadirkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin untuk menjawab langsung 12 tuntutan aliansi mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di Balai Kota Banjarmasin, Jalan RE Martadinata, Rabu (18/2/2026).
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Langkah tersebut dinilai tidak lazim, karena seluruh pimpinan SKPD dikumpulkan dalam satu forum terbuka untuk merespons aspirasi mahasiswa secara langsung.
Sekitar 50 mahasiswa sebelumnya menggelar demonstrasi di halaman Balai Kota, mempertanyakan sejumlah kebijakan Pemko yang dianggap kontroversial dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Beberapa isu yang disorot antara lain kebijakan efisiensi anggaran di tengah pengadaan 21 unit mobil listrik senilai Rp5,2 miliar, rencana pembelian dua unit kamera mirrorless dengan total anggaran sekitar Rp132 juta, serta pemotongan bonus atlet berprestasi sebesar 15 persen serta penonaktifan 60 ribu lebih peserta BPJS PBI.
Mahasiswa juga menyinggung persoalan prioritas anggaran, pelayanan kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, serta kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Melihat tuntutan yang cukup luas dan menyasar berbagai sektor, Yamin menawarkan dialog terbuka di dalam aula kantor Pemko agar seluruh pertanyaan dapat dijawab secara komprehensif oleh pejabat yang berwenang. Tawaran tersebut diterima mahasiswa, dan audiensi pun digelar secara terbuka.
Dalam forum itu, Yamin didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda. Ia memimpin jalannya dialog dan meminta setiap kepala dinas memperkenalkan diri serta menjelaskan lingkup kewenangannya sebelum menjawab pertanyaan sesuai bidang masing-masing.
“Semua harus dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Yamin.
Satu per satu kepala dinas memberikan klarifikasi terkait kebijakan di instansi masing-masing, termasuk soal dasar pertimbangan anggaran dan mekanisme pengambilan keputusan.
Beberapa di antaranya menjelaskan bahwa pengadaan barang telah melalui tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan itu, Yamin juga menegaskan bahwa kehadiran seluruh pimpinan SKPD bersifat wajib. Ia menyampaikan akan memberikan sanksi kepada pejabat yang tidak hadir tanpa alasan jelas. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan peserta audiensi sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Dialog berlangsung dalam suasana kondusif dan disaksikan perwakilan mahasiswa serta sejumlah awak media. Setiap poin tuntutan dibahas secara bergiliran agar seluruh pertanyaan mendapatkan tanggapan langsung dari pejabat terkait.
Perwakilan mahasiswa menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat. Mereka berharap penjelasan yang disampaikan tidak berhenti pada forum audiensi, melainkan ditindaklanjuti dengan evaluasi konkret.
“Pemerintah Kota Banjarmasin sangat berterima kasih. Saya yakin apa yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa adalah masukan bagus dan menjadi evaluasi bagi kami demi kemajuan kota tercinta,” tutur Yamin.
Ia menambahkan bahwa tanpa kritik, pemerintah sulit mendeteksi kekurangan dalam pelayanan publik maupun kinerja pimpinan. Pihaknya berjanji akan menelaah 12 poin tuntutan tersebut sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.
“Kami sangat mengapresiasi aksi damai ini. Semuanya berjalan tertib dan terkendali,” ucapnya.
Pemerintah kota memastikan akan melakukan evaluasi terhadap program-program yang menjadi sorotan serta memperkuat komunikasi publik agar kebijakan yang diambil dapat dipahami masyarakat.
Dia menambahkan, kehadiran seluruh kepala SKPD dalam satu forum menghadapi aksi unjuk rasa mahasiswa ini menjadi catatan tersendiri dalam dinamika pemerintahan di Kota Banjarmasin, sekaligus menegaskan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat. (yon/bay)
