Aksi penolakan pilkada melalui DPRD yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (15/1/2026), diwarnai kekecewaan massa lantaran tidak satu pun pimpinan DPRD menemui mereka.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Lebih dari satu jam melakukan orasi, massa aksi meminta pimpinan DPRD Kalsel hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa. Namun permintaan tersebut tak kunjung dipenuhi karena seluruh pimpinan dan anggota DPRD tengah melaksanakan masa reses.
“Kami minta pimpinan DPRD hadir di sini. Jika tidak ada satu pun yang menemui, maka kami akan memastikan sendiri apakah anggota dewan benar-benar tidak ada di dalam,” tegas M Irfan Naufal di hadapan massa.
Pernyataan tersebut memicu ketegangan di lokasi aksi. Aparat keamanan yang berjaga mulai bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan massa memasuki area gedung DPRD.
Mahasiswa menilai ketidakhadiran wakil rakyat mencerminkan lemahnya sensitivitas politik terhadap aspirasi publik, terutama terkait isu krusial demokrasi daerah.
Meski demikian, massa tetap melanjutkan orasi dan bertahan di sekitar lokasi sambil menunggu respons dari pihak DPRD Kalsel.
Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan keras Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.
Mereka menilai alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan pemerintah tidak logis dan berpotensi melemahkan demokrasi.
Koordinator aksi, Rizki, menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak bisa dikorbankan hanya dengan dalih penghematan anggaran.
“Dalih efisiensi anggaran itu semu. Kebocoran anggaran akibat korupsi jauh lebih besar dibanding biaya Pilkada langsung. Jangan demokrasi yang dikorbankan,” tegas Rizki dalam orasinya.
Massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib dan menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada pekan depan. (yon/bay)
