Kabut asap mulai meliputi sejumlah wilayah Kabupaten Banjar seiring meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang tahun 2026 ini.
BANJAR,koranbanjar.com – Kondisi tersebut mulai berdampak terhadap kualitas udara, terutama di kawasan yang berdekatan dengan titik-titik kebakaran lahan.
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DPRKPLH Kabupaten Banjar, Muhammad Saupi, mengatakan secara kasat mata kualitas udara di sejumlah wilayah sudah menunjukkan kondisi yang kurang baik.
“Memang saat ini kita belum melakukan pengukuran yang sifatnya spot atau di titik-titik tertentu. Tetapi kalau secara kasat mata, dari kualitas udara, mungkin sudah masuk kategori tidak sehat,” ujar Saupi. Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, terdapat sejumlah parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara.
Salah satu yang paling penting adalah PM2,5, yakni partikel udara berukuran sangat kecil yang dapat masuk hingga ke paru-paru.
“PM2,5 itu partikel debu atau cairan yang ukurannya sangat kecil, sekitar 30 kali lebih kecil dari diameter rambut. Karena ukurannya sangat kecil, partikel ini bisa masuk sampai ke paru-paru dan berisiko memicu gangguan pernapasan seperti ISPA,” jelasnya.
Saupi menjelaskan, persoalan kualitas udara akibat karhutla memiliki karakteristik berbeda dengan pencemaran yang sumbernya berada di satu lokasi.
Sebab, udara dan asap dapat bergerak mengikuti arah angin sehingga sumber pencemaran tidak selalu berada di wilayah Kabupaten Banjar.
“Udara ini sifatnya lintas wilayah dan lintas batas. Bisa saja sumber titik pencemaran bukan berada di wilayah Kabupaten Banjar. Tetapi karena arah angin membawa asap masuk ke wilayah kita, akhirnya dampaknya dirasakan masyarakat Kabupaten Banjar,” katanya.
Sejumlah kawasan yang dinilai cukup terasa terdampak antara lain Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Martapura Barat, dan Sungai Tabuk.
Namun, pihaknya menegaskan belum melakukan pengambilan sampel secara khusus di seluruh kawasan tersebut.
“Kalau kita melihat lintasan yang banyak terjadi kabut asap itu di daerah Gambut, mungkin Sungai Tabuk, Sungai Rangas dan sekitarnya. Tetapi kita memang belum melakukan pengambilan sampling di sana,” ujarnya.
Di kantor DPRKPLH Kabupaten Banjar sendiri, pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan alat pemantau yang tersedia.
Berdasarkan pemantauan tersebut, kondisi PM2,5 di sekitar kantor masih berada pada kategori sedang.
Meski demikian, Saupi menyebut kondisi kualitas udara dapat berubah pada waktu-waktu tertentu. Kabut asap cenderung lebih terasa pada sore hingga malam hari, tergantung tingkat kepekatan polusi dan kondisi sumber api.
“Biasanya pagi setelah matahari mulai muncul kondisi bisa lebih terbuka. Yang menjadi masalah justru sore atau malam ketika asap masih pekat, terutama jika sumber api belum tertangani dengan baik,” tuturnya.
Ia menambahkan, kondisi karhutla tahun ini dinilai lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi cuaca yang lebih kering.
“Kalau dibandingkan tahun kemarin, tahun ini memang lebih parah. Tahun kemarin masih ada hujan, sementara tahun ini kondisi cenderung kering,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika kualitas udara sedang buruk.
Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat dianjurkan menggunakan masker yang sesuai standar.
Kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak kualitas udara buruk, kata Saupi, antara lain bayi dan balita, masyarakat yang memiliki penyakit kronis, serta warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan.
“Pencegahannya tentu jangan melakukan pembakaran lahan. Kalau kebakaran sudah terjadi, tindak lanjutnya adalah menanggulangi kebakaran tersebut. Dari sisi masyarakat, aktivitas di luar ruangan dikurangi dan apabila harus keluar menggunakan masker yang sesuai standar,” katanya.
Terkait sistem pemantauan, DPRKPLH Kabupaten Banjar saat ini masih mengandalkan alat yang bersifat statis di lingkungan kantor.
Untuk pemantauan di lapangan, pihaknya masih menunggu dukungan peralatan dan pengambilan sampel dari instansi terkait.
“Alat kita masih belum lengkap untuk melakukan pemantauan secara mandiri di luar. Mudah-mudahan ke depan bisa dilengkapi sehingga kita dapat melakukan pemantauan secara mandiri,” pungkas Saupi. (kan/dya)
