Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan peninjauan langsung dan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Jumat (2/1//2026) siang.
BANJAR,koranbanjar.com – Peninjauan dilakukan terhadap kesiapan penanganan banjir menyusul rapat dengar pendapat (RDP) terkait status tanggap darurat bencana banjir di wilayah Kabupaten Banjar.
Dalam peninjauan yang dipimpin ketua Komisi I Amiruddin serta rekan-rekan Komisi I, Sunardi, Abdul Basit dan Khoirus Sholeh tersebut, menilai ketersediaan logistik bantuan sudah cukup memadai di gudang logistik BPBD Kabupaten Banjar.
Bantuan tidak hanya datang dari pemerintah pusat BNPB RI dan daerah, tetapi juga dari pihak swasta, meski demikian, komisi I DPRD menekankan pentingnya percepatan penyaluran bantuan agar seluruh logistik tersalurkan selama masa tanggap darurat dan tidak menumpuk setelah status berakhir.
“Kami berharap bantuan ini segera disalurkan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat terdampak, jangan sampai status tanggap darurat selesai, tapi bantuan masih menumpuk di gudang,” ujarAmiruddin
Berdasarkan data yang telah diterima Komisi I DPRD hari ini banjir berdampak pada 10 kecamatan mengalami dampak signifikan.
“Tercatat sebanyak 22.857 rumah terdampak, 3.078 rumah terendam, 37.844 kepala keluarga terdampak, serta total 107.284 jiwa terdampak banjir,” imbuhnya.
DPRD Kabupaten Banjar mengapresiasi langkah pemerintah yang telah bekerja maksimal dalam penanganan bencana, namun karena status tanggap darurat bersifat terbatas waktu dan akan berakhir dalam beberapa hari ke depan.
DPRD meminta seluruh pihak mengoptimalkan kinerja agar masyarakat dapat segera pulih dan kembali beraktivitas normal.
“Waktu tanggap darurat tinggal beberapa hari lagi, inilah momen untuk mempercepat penyaluran bantuan dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar terbantu,” pungkasnya.
Selain logistik, DPRD juga menyoroti kebutuhan sarana evakuasi, khususnya perahu karet, Anggotaa Komisi I Abdul Basit meminta agar perahu yang tersedia di BPBD dapat segera dipinjamkan atau diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, mengingat banyak warga berada dalam kondisi darurat.
“Apabila masyarakat membutuhkan, segera diserahkan karena saya dengar juga ada keluhan dari masyarakat masalah perahu ini,” ujar abdul basit
Komisi I menekankan fasilitas perahu untuk dipinjamkan kepada yang memerlukan karena mereka melihat di BPBD ada perahu yang masih tersedia.
“Jadi kalau ada keluhan masyarakat ingin meminjam atau memakai perahu itu segera disalurkan, karena mereka datang itu berarti mereka dalam keadaan darurat,” tutupnya. (kan/dya)
