Keringat dan dedikasi para pejuang olahraga di Kota Banjarmasin seakan tidak lagi bernilai di mata pemerintah daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Aliansi Mahasiswa Banjarmasin dalam aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota, Rabu (20/2/2026). Massa mengecam keras kebijakan pemangkasan bonus atlet yang dinilai kontradiktif dengan rencana pengadaan fasilitas mewah pejabat, seperti mobil listrik senilai miliaran rupiah.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Sektor olahraga Kota Banjarmasin kini tengah dilanda mendung kelabu. Aliansi Mahasiswa Banjarmasin melayangkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terkait kebijakan pemangkasan besar-besaran bonus atlet berprestasi.
Kebijakan ini dinilai sebagai langkah mundur yang dapat mematikan motivasi serta masa depan prestasi olahraga di “Kota Seribu Sungai.”
Juru bicara aksi, Fajar Arifin, dalam orasinya menyatakan bahwa pengurangan nilai bonus bagi atlet peraih medali adalah bentuk pengabaian terhadap harkat dan martabat pengharum nama daerah. Mahasiswa menuntut transparansi penuh terkait alasan di balik kebijakan tersebut.
“Sangat ironis ketika bonus atlet yang jelas-jelas mengharumkan nama kota dipangkas habis, namun di saat yang sama Pemko sanggup mengalokasikan Rp5,2 miliar untuk mobil listrik dan Rp132 juta hanya untuk kamera konten. Ini adalah bukti nyata bahwa prioritas anggaran kita sedang sakit,” ujar Fajar dengan nada tinggi di hadapan massa.
Mahasiswa mengkhawatirkan, tanpa apresiasi yang layak, atlet-atlet potensial Banjarmasin akan memilih untuk pindah membela daerah lain (mutasi atlet) yang lebih menghargai jerih payah mereka.
Isu bonus atlet hanyalah satu dari 12 poin tuntutan yang dibawa mahasiswa. Mereka juga menyoroti nasib 67 ribu warga miskin yang kehilangan kepesertaan BPJS PBI.
Aliansi mahasiswa menilai, jika Pemko mampu melakukan penghematan pada sektor seremonial, anggaran kesehatan dan kesejahteraan atlet seharusnya tidak perlu dikorbankan.
Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin, Ibnu Sabil telah mengakui untuk bonus atlet tidak bisa dimaksimalkan malah mengalami pemangkasan sebesar 15 persen.
Dikatakan Ibnu Sabil, hal itu dilakukan bukan keinginan Disbudporapar sendiri, melainkan atas dasar kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin, akibat adanya pengurangan dana Tranfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar 28% atau sekitar Rp400 miliar untuk APBD 2026, dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,06 triliun.
“Tetapi kemarin kami sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Banjarmasin untuk membahas penambahan bonus atlet. Intinya dalam RDP tersebut bonus atlet akan ditambah,” terang Ibnu Sabil saat didesak Aliansi Mahasiswa Banjarmasin menjelaskan tentang pengurangan bonus atlet.
Lanjut Ibnu, akan tetapi dirinya tidak mengetahui berapa besaran bonus yang akan ditambah. Disbudporapar hanya akan menerima dan menyalurkan secara langsung ke tangan atlet melalui transfer ke rekening masing-masing atlet.
“Jadi sekali lagi saya pastikan bonus atlet akan ditambah. Namun tidak tahu nilainya berapa, yang jelas menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.
Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin, yang menemui langsung peserta aksi, menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga.
Ia tidak menampik adanya dinamika dalam penyusunan anggaran, namun berjanji akan menelaah kembali poin-poin yang menjadi keberatan warga.
“Saya yakin apa yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa adalah masukan bagus untuk kemajuan Kota Banjarmasin. Tanpa kritikan, kami tidak akan mengetahui kekurangan kinerja kami selama ini,” tutur Yamin.
Ia juga menjamin bahwa seluruh aspirasi, termasuk persoalan bonus atlet dan layanan kesehatan, akan segera dibahas di tingkat internal pimpinan. (yon/bay)
