Dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banjar H Sunardi soroti pendistribusian logistik oleh BPBD Kabupaten Banjar, Sabtu (10/1/2026).
BANJAR,koranbanjar.com – Sunardi sarankan agar melibatkan kecamatan supaya adanya pemerataan bantuan serta meminta kepada pemerintah daerah ada kajian yang holistik agar banjir tidak terus berulang.
Dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi IV ini dihadiri BPBD, Dinsos, Dinkes dan jajaran stakeholder terkait, sunardi memaparkan bahwa perlu dilibatkannya camat dalam hal pendataan agar tepat sasaran.
Mengingat dapur umum hanya ada tiga dan tidak semuanya desa terdampak mendirikan dan melihat pendistribusian BPBD sesuai permintaan desa.
Menurut Sunardi tidak semua pembakal yang rajin mendata warganya, contoh kecil di wilayah Kertak Hanyar camat sudah mendata masing-masing desa/kelurahan sudah terkumpul tinggal BPBD verifikasi pendistribusian logistiknya.
“Dari pada masing-masing desa minta, minggu kemarin sudah yang desa ini belum akhirnya yang terjadi menimbulkan ketidak merataan, dan ada warga sampai belum dapat bantuan sama sekali,” ujarnya.
Karena camat membawahi kepala desa/lurah supaya pembagian logistik tanggap darurat yang kedua ini dan memasuki tahap 3 penetapan status lebih baik lagi dan merata.
Menanggapi hal itu dalam pemaparannya Kalak BPBD Wasis Nugraha bahwa pemerintah terus bekerja siang malam dalam penanganan juga pendistribusian logistik yang terbagi menjadi beberapa skema agar lebih efektif dan tepat sasaran dan droping air bersih sampai hari masih terus dilakukan.
Ia juga sampaikan data terakhir 9 januari 2026 10 kecamatan yang terdampak, 124 desa/kelurahan, 35.900 rumah yang terdampak dan 141.257 jumlah jiwa.
“Alokasi BTT kami belanjakan untuk paketan rumah tangga sejumlah 40.000 paket dan sudah didistribusikan kurang lebih 50 persen, setiap hari kita dorong kepada masyarakat yang terdampak khususnya yang dalam kondisi darurat,” paparnya.
Usai RDP Wakil Ketua Komisi I H Sunardi mengatakan forum diskusi yang dilaksanakan bukan hanya terkait tanggap darurat penanganan banjir, dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi, tetapi berharap ke depan pemerintah daerah ada mitigasi langkah konkrit dan kajian agar banjir tidak terus berulang.
“Kita anggota dewan berharap supaya bencana banjir ini tidak terus berulang kembali ada kajian yang sifatnya holistik melibatkan seluruh dinas-dinas terkait,” ujar Sunardi.
Ia juga menegaskan dengan kajian-kajian yang sudah ada nanti kita bersama-sama evaluasi lagi berdasarkan kajian terkini dan harus dilaksanakan oleh eksekutif, yaitu bupati harus punya statemen dan komitmen mitigasi banjir langkah konkrit baik itu program jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Program kerja action tentu yang diharapkan salah satunya tindaklanjuti pembangunan riam kiwa, normalisasi sungai martapura pembersihan jalur hijau yaitu pengerukan, penutupan daerah terbuka atau reboisasi.
“Tentu pasca banjir nanti yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur, baik itu bangunan, rumah, jalan, jembatan harus ditangani dengan baik,” tutupnya. (kan/dya)
