Perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, khususnya penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD), menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan daerah. Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Kalsel, dituntut memperkuat kemandirian bisnis agar tidak terlalu bergantung pada perputaran dana pemerintah daerah.
BANJARMASIN, koranbanja.com – Selama ini, keberadaan dana pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penghimpunan dana dan pengelolaan aset perbankan daerah. Ketika kapasitas fiskal daerah mengalami tekanan akibat perubahan alokasi TKD, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pola pengelolaan kas pemerintah daerah yang juga berkaitan dengan aktivitas perbankan.
Situasi ini menuntut Bank Kalsel untuk tidak hanya mempertahankan hubungan bisnis dengan pemerintah daerah, tetapi juga memperluas sumber pendanaan melalui masyarakat, dunia usaha, dan sektor ekonomi produktif.
Dalam keterangan persnya, Sabtu (7/11/2026), Bank Kalsel menyatakan tengah memperkuat strategi bisnis dengan meningkatkan inovasi penghimpunan dana dari berbagai sumber di luar pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan basis nasabah perorangan, pengembangan layanan digital, serta peningkatan pembiayaan kepada sektor produktif, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah diversifikasi ini menjadi penting untuk memperkuat struktur pendanaan sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis bank milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut di tengah perubahan kondisi ekonomi nasional.
Bank Kalsel juga berupaya mengoptimalkan statusnya sebagai bank devisa. Melalui status tersebut, perusahaan dapat memperluas layanan transaksi valuta asing, pengiriman uang antarnegara, serta pembiayaan perdagangan internasional.
Potensi tersebut diarahkan untuk mendukung pelaku usaha berorientasi ekspor di Kalimantan Selatan, mulai dari perusahaan pengolahan komoditas unggulan daerah hingga UMKM yang ingin menembus pasar global.
Selain sektor perdagangan internasional, kebutuhan valuta asing masyarakat untuk keperluan ibadah haji dan umrah, pendidikan, maupun perjalanan ke luar negeri juga menjadi peluang yang ingin dikembangkan.
Tantangan yang dihadapi Bank Kalsel bukan semata-mata berkaitan dengan perubahan alokasi TKD, melainkan bagaimana membangun struktur bisnis yang lebih kuat dan tidak rentan terhadap perubahan kondisi keuangan pemerintah daerah.
Perluasan basis nasabah masyarakat dan dunia usaha menjadi salah satu jalan untuk memperkuat dana pihak ketiga (DPK). Dengan demikian, aktivitas penghimpunan dana tidak hanya bergantung pada penempatan uang pemerintah daerah, tetapi juga ditopang oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, peningkatan pembiayaan kepada sektor produktif perlu menjadi perhatian. Sebab, keberadaan bank pembangunan daerah idealnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana pemerintah, tetapi juga menjadi lembaga intermediasi yang mampu menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
Bank Kalsel menyebut strategi tersebut sejalan dengan semangat Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), yang mendorong BPD mengambil peran lebih besar sebagai pengelola arus dana, penjaga likuiditas, dan penggerak perekonomian daerah.
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Agus Setiawan, mengatakan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal harus dipandang sebagai peluang untuk memperluas pertumbuhan bisnis perusahaan.
“Kami melihat perubahan ini sebagai peluang untuk tumbuh lebih luas. Dengan inovasi layanan dan peran sebagai bank devisa, Bank Kalsel siap menjadi mitra pelaku usaha dan masyarakat Banua, dari pasar lokal hingga pasar global,” ujarnya.
Agus juga mengajak masyarakat Kalimantan Selatan untuk terus memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Kalsel. Menurutnya, dukungan masyarakat menjadi energi bagi perusahaan untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
Meski demikian, strategi memperluas sumber pendanaan tersebut perlu dibuktikan melalui peningkatan kinerja yang terukur. Kemampuan menghimpun dana masyarakat, menjaga likuiditas, meningkatkan kualitas pembiayaan, serta memperluas kontribusi terhadap sektor produktif akan menjadi indikator penting keberhasilan transformasi bisnis Bank Kalsel.
Transparansi mengenai komposisi dana pihak ketiga, termasuk porsi dana pemerintah dan masyarakat, juga menjadi informasi penting untuk melihat sejauh mana ketahanan struktur pendanaan bank daerah tersebut.
Dengan perubahan kebijakan fiskal yang terus berlangsung, Bank Kalsel menghadapi tantangan untuk membangun fondasi bisnis yang lebih mandiri. Tidak cukup hanya mengandalkan kedekatan dengan pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu memenangkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha melalui layanan yang kompetitif serta kinerja yang sehat. (yon/bay)
