Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memperkuat langkah percepatan perhutanan sosial melalui Focus Group Discussion (FGD) Pentahelix Percepatan Perhutanan Sosial Kabupaten Banjar.
BANJAR, koranbanjar.com – Kegiatan tersebut digelar di Aula Baiman, Kantor Bapperida Kabupaten Banjar, Martapura, Selasa (6/10/2026) pagi, dan dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea.
Dalam kesempatan itu, Yudi mengatakan Kabupaten Banjar memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya kawasan hutan dan perdesaan yang tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga potensi ekonomi bagi masyarakat.
Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara terukur dan seimbang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
“Kita tentu sepakat bahwa potensi alam yang luar biasa ini tidak boleh hanya menjadi cerita manis di atas kertas. Kita ingin masyarakat di sekitar kawasan hutan bisa benar-benar ikut sejahtera, roda ekonominya berputar kencang dari hasil usahanya, tetapi di saat yang sama, sungai, hutan dan alam kita tetap asri dan terjaga,” ujar Yudi.
Ia menyebut pendekatan Integrated Area Development (IAD) atau pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Pendekatan tersebut mengintegrasikan berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, infrastruktur hingga lingkungan dalam satu arah pembangunan.
“Melalui IAD, perhutanan sosial menjadi jalan nyata untuk membuka peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif, penguatan kelompok, hilirisasi produk dan perluasan akses pasar,” katanya.
Yudi juga mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemkab Banjar. Bapperida bersama perangkat daerah terkait telah melaksanakan Desk IAD untuk menyinkronkan berbagai program sekaligus memperjelas pembagian peran antarsektor.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) diarahkan untuk membina Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta memperkuat kerja sama dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Sementara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) mendukung peningkatan kualitas pengolahan produk, termasuk pemenuhan standardisasi dan legalitas.
Adapun Dinas Pertanian berfokus pada pemberdayaan petani dan inovasi agraris. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) memperkuat dukungan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.
Sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) berperan memastikan keberlanjutan daya dukung lingkungan berbasis desa.
Melalui FGD Pentahelix tersebut, Pemkab Banjar berupaya memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat implementasi perhutanan sosial.
“Keberhasilan percepatan perhutanan sosial tidak mungkin dipikul pemerintah daerah saja. Kita membutuhkan keterlibatan solid dari pemerintah pusat, provinsi, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat luas sebagai pelaku utama,” tegas Yudi.
Ia berharap FGD menghasilkan empat rumusan konkret. Pertama, sinkronisasi akhir program kerja lintas sektor agar mendukung perhutanan sosial tanpa terjadi tumpang tindih.
Kedua, identifikasi kebutuhan masyarakat dan kelompok perhutanan sosial. Ketiga, penguatan model bisnis yang nyata, mulai dari hilirisasi produk hingga strategi perluasan akses pasar.
Keempat, pembagian peran antarpilar pentahelix yang jelas sehingga pelaksanaan program dapat berjalan tepat sasaran.
“Pemkab Banjar melalui Bapperida akan terus mengawal agar pendekatan ini terintegrasi utuh dengan dokumen perencanaan daerah. Dokumen master plan IAD yang sedang disusun harus menjadi pedoman eksekusi pembangunan yang membawa berkah nyata,” pungkasnya.
Ia mengajak seluruh pihak membangun sinergi untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Banjar. (kan/bay)
