Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar kembali menegaskan komitmennya dalam menangani permasalahan pascabanjir di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam dengan gelar audiensi bersama perwakilan tokoh masyarakat, Rabu (18/2/2026) di Aula Mini Barakat lantai 2 Kantor Bupati Banjar di Martapura.
BANJAR.koranbanjar.com – Audiensi yang digelar adalah tindaklanjut dari pihak perusahaan dan warga yang sebelumnya lakukan audiensi di tingkat provinsi.
Agar menjadi perhatian pemerintah daerah dan Pemkab Banjar pastikan komitmennya terkait hal itu serta melakukan langkah-langkah baik jangka pendek, menengah dan panjang disampaikan Sekda Banjar H. Yudi Andrea.
“Kegiatan hari ini mereka meminta perkuat komitmen pemerintah daerah untuk sama-sama bisa memberikan kontribusi dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan pascabanjir, khususnya di desa alalak padang,” ujar Yudi Andrea.
Ia juga menjelaskan seperti yang sudah disampaikan juga bahwa komitmen pemerintah daerah dari awal, untuk sama-sama dengan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan banjir di desa-desa terdampak.
“Jadi sudah ada langkah-langkah yang kita sampaikan seperti ini dulu sebelumnya baik itu jangka pendek, menengah, dan panjang,” jelasnya.
Sambungnya ada kabar gembira bahwa masyarakat menyatakan kesediaan mereka untuk direlokasi jika memang diperlukan sebagai solusi akhir penanganan banjir.
“Kami ada kekhawatiran kemarin ketika memang pilihan terakhir adalah relokasi, takutnya ada penolakan. Ternyata hari ini mereka memberikan statement bahwa mereka siap, itu yang menjadi catatan kami hari ini,” ucapnya.
Yudi Andrea juga mengatakan Pemerintah sedang mendorong percepatan pemulihan dan telah memperpanjang masa transisi darurat selama dua bulan ke depan serta dilakukannya pendataan riil pada wilayah-wilayah yang terdampak untuk menentukan kebijakan penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Kita ingin ada data realnya sehingga bisa mengembangkan untuk melakukan kebijakan lebih lanjut, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang agar tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu beberapa perusahaan, termasuk PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM) yang juga hadir, menyatakan komitmen mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah ini.
Selanjutnya di tempat yang sama Fajrin selaku koordinator humas PT SSM mengatakan bahwa harus ada kerjasama dan kolaborasi antar semua pihak maupun perusahaan dan pemerintah daerah untuk menjalankan program penanganan banjir.
“Terkait dalam solusi jangka pendek, jangka panjang, kami jujur saja ikut apa yang diarahkan oleh Pak Sekda tadi, dan tentu yang paling penting adalah penekanannya kolaborasi bersama dengan semua pihak dengan pemerintah daerah maupun pusat,” ucapnya.
Fajrin juga menjelaskan meskipun umur perusahaan tergolong baru saja, namun terkait dengan jangka pendek yaitu pemenuhan tenaga kerja lokal saat ini sudah mulai berjalan.
Perusahaan juga telah menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak, meskipun diakui masih perlu dioptimalkan melalui program CSR ke depannya.
Saat ditanya bahwa perusahaan PT SSM yang diduga juga menjadi penyumbang banjir, Fajrin menyatakan bahwa itu perlu kajian objektif dan penilaian tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus melalui kajian teknis yang mendalam dari berbagai pihak.
“Kalaupun perusahaan dibebankan sebagai penyumbang banjir, itu perlu kajian-kajian yang mendalam dari semua pihak, ada kajian teknisnya, kemudian dari pihak pemerintahan juga membuat kajian secara detail dan mendalam terkait itu,” tegasnya.
Sambungnya untuk menilai dan melihat itu harus objektif, karena aliran sungai mengalir dari hulu ke hilir, di mana terdapat banyak perusahaan tambang lain di area hulu yang juga perlu diperhatikan perannya. (kan/dya)
