Terkait dengan penempatan kursi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Yang Mulia Adji Muhammad Arifin dalam acara peresmian kilang Balikpapan, Senin lalu, yang berada di posisi belakang menjadi viral, bahkan menimbulkan komentar beragam. Hal ini menjadi sorotan publik, salah satunya datang dari Yang Mulia Sultan Banjar, Sultan Khairul Saleh al-Mu’tashim Billah
JAKARTA, koranbanjar.com – Menanggapi penempatan posisi kursi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Yang Mulia Adji Muhammad Arifin dalam acara peresmian kilang Balikpapan, Yang Mulia Sultan Banjar, Sultan Khairul Saleh al-Mu’tashim Billah berpendapat bahwa, dari tinjauan sejarah Peran Keraton/Kesultanan di Nusantara sangatlah penting, berikut kilas balik untuk pengingat kita bersama.
1. Sebelum terbentuknya NKRI wilayah Hindia Belanda (Indonesia) terdiri dari berbagai Kerajaan Besar dan Kecil yg terbentang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai di Timur antara lain, Payakumbuh, Siak, Sriwijaya, Majapahit, Pasundan, Mataram (Yogya,Solo) Banjar, Bulungan, Kutai kartanegara, Maluku, Ternate dan lain-lain.
Kerajaan (Kesultanan) inilah yang berkerjasama dan Berperang melakukan Perlawanan kepada VOC, Pemerintah Kerajaan Belanda, Jepang maupun Tentara Sekutu yang terkenal seperti, Pahlawan Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanudin, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari dan lainnya.
2. Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Pertama Ir Soekarno menganggap penting untuk melakukan musyawarah dengan para Raja dan Sultan dalam penetapan wilayah dan Kekuasaan negara yang akan diproklamasikan Kemerdekaannya.
Hasil pertemuan tersebut antara lain, para Raja/Sultan menyerahkan Wilayah dan Kekuasaan mereka dan bergabung dalam NKRI, bahkan sebagian juga menyumbangkan dana kerajaan mereka untuk perjuangan Kemerdekaan Indonesia, antara lain, Sultan Syarif II Kerajaan Siak Riau yang menyumbangkan dana untuk perjuangan sebesar 13 juta golden atau setara hampir Rp1,2 triliun.
Tercatat juga dalam sejarah penghargaan pemerintah NKRI kepada Kerajaan (Kesultanan) dengan dijadikannya Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.
Perhatian lain ditunjukan pemerintah NKRI seperti Pengangkatan sebagai Menteri antara lain, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mangkunegara VIII, Pangeran M Noor, Ida Anak Agung Gde Agung dan lainnya.
“Pada masa Presiden Jokowi dan Prabowo di setiap 17 Agustus Pakaian Adat dari semua Kerajaan (Kesultanan) dari baerbagai Daerah dijadikan Kostum Peserta Upacara Hari kemerdekaan di Istana Negara. Kerajaan dan Kesultanan juga diundang uuntuk menghadiri Upacara Peringatan Proklamasi di Istana Negara. Belakangan berbagai daerah juga melakukan hal yang sama,” ungkap Sultan Khairul Saleh.
“Terkait Pemberitaan penempatan Kursi Sultan Kutai Kartanegara pada acara Peresmian Kilang Minyak Balikpapan diKalimantan Timur yang dihadiri Presiden RI Prabowo S, kita semua memahami sebagai pekerjaan Keprotokolan. tentu mereka sudah memahami betul tentang hal seperti ini, secara pribadi saya memahaminya itu semua sebuah “Ketidaksengajaan” atau bisa jadi karena “kurangnya pemahaman” tentang sejarah terbentuknya NKRI. Penyebab lain bisa juga karena kurang siapnya dalam mengantisipasi jumlah undangan dengan Luasan Areal acara, dan lainnya,” kata Sultan Banjar.
Dia menambahkan, hal demikian bisa juga karena alasan administrasi di kepanitiaan dan batas waktu konfirmasi kehadiran undangan.
“Kami dari pihak Kerajaan (Kesultanan) Nusantara merasa terhormat atas pernyataan dan penghargaan yang besar dari Bapak Presiden Prabowo kepada Sultan Kutai Kertanegara di acara Peresmian Kilang Minyak Balikpapan. Hal ini menunjukan pemahaman beliau atas Sejarah Bangsa Indonesia,” ucapnya.
Atas kejadian yang oleh sebagian masyarakat dianggap “kurang pas” semoga kita semua dan pihak terkait dapat mengambil pelajaran berharga serta berlapang dada, tutup Sultan Banjar.
Sementara itu, mengutip detik.com, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah, menegaskan penataan tempat duduk dalam agenda kunjungan Presiden RI sepenuhnya menjadi kewenangan protokol Istana. Pihaknya hanya berperan sebagai pendukung dan tidak memiliki kewenangan mengubah susunan yang telah ditetapkan pusat.
“Kami hanya sebagai pendukung saja. Pada saat acara, tempat duduk sudah diatur protokol Istana, lengkap dengan nama, dan kami tidak bisa mengubah apa pun, bahkan saat acara berlangsung nyaris protokol provinsi itu tidak dibolehkan masuk, tapi hasil koordinasi kita boleh masuk tapi hanya dua orang,” katanya kepada detikKalimantan, Kamis (15/1/2026). (sir)
