Selain menolak wacana pilkada melalui DPRD, mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalimantan Selatan juga menyuarakan sejumlah tuntutan lain dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (15/1/2026).
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pembebasan pejuang demokrasi tanpa syarat, yang dinilai masih mengalami kriminalisasi dalam menyuarakan kepentingan publik.
Mahasiswa juga menyoroti isu lingkungan, khususnya terkait kebijakan Taman Nasional Pegunungan Meratus.
Mereka menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang dengan melibatkan masyarakat adat dan memperhatikan keberlanjutan ekologi.
“Isu demokrasi tidak bisa dipisahkan dari keadilan lingkungan dan hak-hak masyarakat,” ujar salah satu orator aksi.
Tuntutan tersebut disampaikan langsung dalam dialog bersama anggota DPRD Kalsel dan diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah serta pemangku kebijakan terkait.
Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan keras Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.
Mereka menilai alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan pemerintah tidak logis dan berpotensi melemahkan demokrasi.
Koordinator aksi, Rizki, menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak bisa dikorbankan hanya dengan dalih penghematan anggaran.
“Dalih efisiensi anggaran itu semu. Kebocoran anggaran akibat korupsi jauh lebih besar dibanding biaya Pilkada langsung. Jangan demokrasi yang dikorbankan,” tegas Rizki dalam orasinya.
Massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib dan menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada pekan depan. (yon/bay)
