Pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah Yudi Andrea bersama pihak perusahaan PT Palmina telah menyepakati tiga skema jangka waktu untuk menyelesaikan masalah banjir yang berdampak pada pemukiman dan lahan pertanian warga di Kecamatan Cintapuri Darusalam Kabupaten Banjar.
BANJAR.koranbanjar.com – Pemerintah Daerah ingin memastikan lagi bahwa apakah langkah-langkah yang ingin diambil PT Palmina memang bisa dilaksanakan di lapangan disampaikan Sekda Banjar Yudi Andrea usai audiensi bersama pihak perusahaan dan dinas terkait pada Jumat (23/1/2026).
“Tadi di dalam rapat ada beberapa hal yang memang perlu kita koordinasikan lagi, khususnya terkait dengan kewenangan di sungai-sungai yang memang harus kita lakukan normalisasi,” ujarnya.
Yudi Andrea mengatakan ada tiga tahapan yang disampaikan oleh PT Palmina untuk penyelesaian tersebut yang pertama jangka pendek yaitu komitmen perusahaan pemberian bantuan logistik (sembako) kepada masyarakat terdampak juga rehabilitasi perbaikan fisik pada rumah-rumah warga mengalami kerusakan akibat banjir.
“Mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat di wilayah kegiatan usaha mereka berupa sembako dan lain sebagainya,” ucap Sekda Banjar.
Ditambahkan Sekda Yudi untuk langkah jangka menengah dari pihak perusahaan adalah normalisasi sungai yang fokus utama adalah pengerukan dan pembersihan aliran sungai.
“Karena kewenangan sungai berada di bawah Balai Wilayah Sungai atau BWS Provinsi Kalsel, kami minta kawan-kawan Dinas PU menjadi jembatan komunikasi antara daerah dan juga pusat,” imbuhnya.
Dan langkah jangka panjang yaitu solusi pembangunan tanggul yang direncanakan pembangunan tanggul tersebut di titik-titik rawan pemukiman warga dan area pertanian.
Yang nantinya akan menggunakan data dampak banjir dan material dari BPBD Kabupaten Banjar untuk diajukan ke pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan anggaran/program (Data Sharing).
“Kami berupaya pada saat ini dari data-data inilah yang coba kita nanti arahkan, coba sharing dengan pusat, mudah-mudahan mereka juga dapat memberikan perhatian buat kita,” jelas Yudi Andrea.
Juga nantinya data itu dimatchingkan bersama dari perusahaan, Pemerintah Daerah juga dorong untuk melibatkan semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Untuk memastikan komitmen ini tidak hanya sekadar wacana, beberapa langkah krusial telah ditetapkan yaitu audit lingkungan
“Kami juga meminta Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan audit ulang amdal terhadap perusahaan juga koordinasi dengan pihak Provinsi karena di dua wilayah terkait untuk memastikan kepatuhan lingkungan,” tegasnya.
Ia menambahkan meskipun saat ini baru tertuang dalam berita acara belum perjanjian formal tertulis yang mengikat secara hukum, komunikasi akan terus dibuka secara intensif berdasarkan perkembangan situasi.
“Kami sudah menugaskan BPBD sebagai koordinator untuk melakukan rapat-rapat jika memang diperlukan dan memantau perkembangannya,” katanya.
Juga meminta Camat untuk mengikuti perkembangan ini, sambil menyosialisikan ke masyarakat, ada keseriusan dari pemerintah dan para perusahaan ini untuk benar-benar ingin menyelesaikan, membantu masyarakat biar tidak terdampak banjir lagi.
Keberhasilan rencana dan wacana ini sangat bergantung pada Efektivitas lobi pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan konsistensi perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Hasil audit amdal yang akan menjadi dasar penekanan kepada pihak swasta. (kan/dya)
