Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru, Arnawaty Sufiatin mengikuti Workshop Nasional Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD yang digelar Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi) pada Rabu (11/2/2026).
BANJARBARU.koranbanjar.com – Kegiatan tersebut diikuti para Sekretaris DPRD beserta jajaran sekretariat DPRD kabupaten/kota dari seluruh Indonesia. Workshop berlangsung di The Rich Hotel, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 11–14 Februari 2026.
Arnawaty Sufiatin yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Keuangan Asdeksi mengatakan, workshop nasional tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur sekretariat dalam mendukung kinerja lembaga legislatif.
“Workshop ini menjadi momentum untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,” ucap Arnawaty.
Menurutnya, forum nasional tersebut juga menjadi ruang berbagi wawasan dan praktik baik antar daerah, materi dan diskusi yang disampaikan para narasumber diharapkan dapat menjadi referensi strategis bagi peningkatan kinerja DPRD Banjarbaru.
“Kegiatan ini sekaligus dalam memperkuat kapasitas kelembagaan sekretariat agar lebih adaptif terhadap dinamika regulasi dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Workshop yang mengusung tema Optimalisasi Peran Sekretariat DPRD itu membahas sejumlah materi strategis.
Di antaranya penyelarasan produk hukum daerah, penguatan manajemen aparatur sipil negara (ASN), hingga penyusunan rencana kerja dan agenda DPRD.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pembekalan dari narasumber nasional di bidang hukum, pemerintahan daerah, serta manajemen sumber daya manusia aparatur.
Salah satu agenda utama dalam workshop tersebut membahas peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi penyelarasan produk hukum daerah pasca pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Materi lainnya juga menyoroti dinamika politik nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dalam perspektif demokrasi dan pemerintahan daerah yang berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan serta proses legislasi di daerah. (kan/dya)
