Tingginya tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) PT Air Minum Bandarmasih (Perseroda) tak hanya berdampak pada efisiensi perusahaan, tetapi juga berpotensi menjadi beban baru bagi pelanggan. Di balik angka kebocoran yang masih mendekati 30 persen, tersimpan risiko konkret kenaikan tarif air bersih di masa depan.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Data PAM Bandarmasih menunjukkan NRW baru turun tipis dari 28,78 persen menjadi 28,48 persen. Artinya, hampir sepertiga air yang diproduksi tidak tercatat sebagai pendapatan. Kondisi ini membuat biaya produksi tetap tinggi, sementara pendapatan tidak optimal.
Pengamat pelayanan publik, Noorhalis Majid, melalui catatannya Sabtu (24/1/2025) yang dikirim ke koranbanjar.com, menilai situasi tersebut berbahaya jika dibiarkan berlarut.
Menurutnya, dalam logika bisnis perusahaan daerah, inefisiensi akibat NRW tinggi pada akhirnya akan dicari jalan keluarnya, salah satunya melalui penyesuaian tarif.
“Kalau air banyak hilang, biaya produksi tidak tertutup. Dalam jangka panjang, pelanggan yang berisiko menanggungnya. Bisa lewat tarif, bisa lewat kualitas layanan yang dikorbankan,” ujar Noorhalis.
Ia menegaskan, pelanggan seharusnya tidak dibebani untuk menutup kebocoran sistem yang bukan kesalahan mereka. Oleh karena itu, penurunan NRW harus menjadi prioritas utama sebelum wacana penyesuaian tarif apa pun muncul.
“Tidak adil kalau pelanggan disuruh bayar lebih mahal, sementara air hilang di jalan karena pipa bocor atau tata kelola yang lemah,” kata mantan Ketua Ombudsman Kalsel ini.
Sementara itu, manajemen PAM Bandarmasih sebelumnya menyatakan bahwa dana investasi fisik untuk peremajaan pipa dan perbaikan pompa berkisar Rp100 hingga Rp150 miliar per tahun. Namun, keterbatasan anggaran disebut menjadi kendala dalam menekan NRW secara signifikan.
Di sisi lain, keluhan pelanggan terkait aliran air yang kecil hingga macet masih kerap terjadi, khususnya di wilayah pinggiran Kota Banjarmasin. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran publik bahwa pelanggan berpotensi membayar lebih mahal untuk layanan yang belum sepenuhnya optimal.
Noorhalis mengingatkan, sebelum berbicara soal tarif, PAM Bandarmasih wajib membuka data secara transparan, termasuk peta NRW per wilayah, sumber kehilangan air, serta rencana konkret penurunannya.
“Tarif itu isu sensitif. Kalau NRW masih tinggi dan transparansi lemah, kepercayaan publik bisa runtuh,” tegas tokoh Ambin Demokrasi ini.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pemilik modal untuk memperketat pengawasan dan memastikan setiap rupiah investasi berdampak langsung pada penurunan kebocoran dan peningkatan layanan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PAM Bandarmasih terkait wacana kenaikan tarif. Namun dengan kondisi NRW yang masih tinggi dan kebutuhan investasi yang terus membesar, kekhawatiran pelanggan dinilai bukan tanpa alasan.
Bagi warga, pertanyaannya sederhana, apakah mereka kelak harus membayar lebih mahal untuk air yang tak sepenuhnya sampai ke rumah mereka? (nm/yon/bay)
NRW Tinggi, Pelanggan Bayar Mahal? Ancaman Kenaikamn Tarif PAM Bandarmasih Mengintai
