Rasa keadilan warga Kota Seribu Sungai tengah diuji. Di saat 67 ribu jiwa masyarakat miskin kehilangan hak jaminan kesehatan BPJS PBI, Pemerintah Kota Banjarmasin justru memicu polemik dengan rencana pengadaan mobil listrik senilai Rp5,2 miliar. Aliansi Mahasiswa Banjarmasin pun menyerbu Balai Kota menuntut pemerintah segera membenahi prioritas anggaran yang dinilai “salah arah.”
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Gelombang protes mahasiswa membanjiri halaman Balai Kota Jalan RE Martadinata Banjarmasin pada Rabu (18/2/2026). Aliansi Mahasiswa Banjarmasin melayangkan 12 tuntutan keras terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin terkait deretan kebijakan kontroversial, mulai dari hilangnya hak jaminan kesehatan puluhan ribu warga miskin hingga pengadaan kendaraan dinas mewah yang dinilai melukai rasa keadilan publik.
Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 50 aktivis mahasiswa dari berbagai universitas ini berlangsung dinamis namun tertib. Sambil membentangkan spanduk bertuliskan “500 Tahun Banjarmasin Belum Sejahtera”, massa menyuarakan keresahan atas nasib 67 ribu warga miskin yang kehilangan kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Salah satu pimpinan aksi, Fajar Arifin, menegaskan bahwa kebijakan Pemko saat ini menunjukkan ketimpangan prioritas anggaran. Di saat hak kesehatan warga dicabut dan bonus atlet berprestasi dipangkas besar-besaran, pemerintah justru mengalokasikan miliaran rupiah untuk fasilitas pejabat.
“Kami menuntut transparansi dan kajian publik terhadap pengadaan mobil listrik senilai Rp5,2 miliar serta rencana pembelian kamera mirrorless untuk konten seharga Rp132 juta. Ini kebijakan yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat bawah,” ujar Fajar dalam orasinya.
Daftar 12 Tuntutan Mahasiswa
Mahasiswa mendesak Pemko Banjarmasin untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa poin krusial berikut:
Infrastruktur: Percepatan perbaikan jalan berlubang demi keselamatan warga.
Kesejahteraan Atlet: Transparansi dan kejelasan pembayaran bonus atlet daerah.
Kesehatan: Perbaikan layanan dan pemulihan hak BPJS Kesehatan masyarakat miskin.
Prioritas Anggaran: Evaluasi total penggunaan APBD agar tepat sasaran.
Fasilitas Mewah: Kajian ulang pengadaan mobil listrik dan kamera konten pejabat.
Efisiensi: Pengurangan anggaran kegiatan seremonial yang minim dampak sosial.
Integritas ASN: Penindakan tegas terhadap pelanggaran disiplin dan kode etik ASN.
Ketertiban Lalu Lintas: Penegakan aturan jam operasional truk angkutan berat.
Pendidikan: Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang layak.
Lingkungan: Penanganan serius terhadap pembakaran lahan (karhutla).
Keamanan: Penindakan tegas terhadap aksi balap liar dan geng motor.
Penegakan Hukum: Mendorong aparat bertindak responsif terhadap premanisme.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin, turun langsung menemui massa dan menyatakan apresiasinya terhadap aspirasi yang disampaikan. Menurutnya, masukan dari mahasiswa merupakan instrumen penting dalam mengukur kinerja pemerintah.
“Pemerintah Kota Banjarmasin sangat berterima kasih. Saya yakin apa yang disampaikan kawan-kawan mahasiswa adalah masukan bagus dan menjadi evaluasi bagi kami demi kemajuan kota tercinta,” tutur Yamin.
Ia menambahkan bahwa tanpa kritik, pemerintah sulit mendeteksi kekurangan dalam pelayanan publik maupun kinerja pimpinan. Pihaknya berjanji akan menelaah 12 poin tuntutan tersebut sebagai bahan perbaikan kebijakan ke depan.
“Kami sangat mengapresiasi aksi damai ini. Semuanya berjalan tertib dan terkendali,” pungkasnya. (yon/bay)
