Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Abidinsyah, memberikan kritik tajam terkait lambannya penyaluran bantuan bagi korban banjir di wilayah Kabupaten Banjar.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Legislator dari Partai Demokrat ini meminta pemerintah daerah segera mendistribusikan logistik tanpa menunda-nunda, terutama bagi warga di kawasan pelosok.
”Bantuan untuk korban banjir di wilayah Kabupaten Banjar, khususnya di daerah pelosok yang jauh dari perkotaan, harus segera disalurkan. Jangan ditahan-tahan,” tegas Gusti Abidinsyah, Senin (5/1/2026).
Menurut Gusti Abidinsyah, keterlambatan distribusi bantuan ke wilayah terpencil dapat memperburuk kondisi masyarakat yang saat ini aksesnya terbatas akibat genangan air.
Ia menekankan bahwa kebutuhan pokok seperti bahan makanan (sembako) adalah urgensi utama yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya.
Selain masalah logistik, Gusti Abidinsyah juga menyoroti potensi krisis kesehatan. Ia mendesak pemerintah melalui dinas terkait untuk melakukan pemantauan intensif guna mencegah munculnya wabah penyakit pascabanjir.
”Pemerintah harus memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga. Jangan sampai timbul masalah baru berupa penyakit menular akibat lingkungan yang terdampak banjir,” ucapnya.
Secara tajam, Gusti Abidinsyah mengkritik manajemen waktu penyaluran bantuan. Menurutnya, alokasi bantuan yang bersumber dari anggaran tahun 2025 seharusnya sudah tuntas disalurkan pada bulan Desember lalu.
”Seharusnya bantuan sudah dikucurkan semua di Desember 2025. Sekarang sudah memasuki tahun anggaran 2026, tentu ada lagi anggarannya. Oleh karena itu, saat ini pemerintah daerah harus fokus total membantu korban, khususnya kebutuhan pangan mereka,” pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Banjar tersebut.
Krisis banjir yang melanda Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, terus meluas hingga awal pekan Januari 2026. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar menunjukkan sebanyak 115 desa di tujuh kecamatan kini terendam air dengan intensitas yang kian mengkhawatirkan.
Berdasarkan data yang dihimpun hingga Senin (5/1/2026), tercatat sedikitnya 22.803 rumah terdampak, di mana 11.611 unit di antaranya terendam total. Kondisi ini memaksa 4.662 jiwa meninggalkan rumah untuk mengungsi ke posko darurat maupun kediaman kerabat yang lebih tinggi.
Wilayah pemukiman di sepanjang bantaran Sungai Martapura menjadi titik terparah. Di Desa Pekauman Ulu (Kecamatan Martapura Timur), sekitar 85 persen wilayah pemukiman tenggelam dengan ketinggian air di jalan desa mencapai 80 sentimeter. Sementara di dalam rumah warga air dilaporkan mencapai setinggi paha orang dewasa.
Kecamatan yang mengalami dampak signifikan meliputi, Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabuk, Astambul, Kertak Hanyar, dan Cintapuri Darussalam.
“Ini merupakan banjir terparah sejak kejadian besar tahun 2021. Di beberapa titik seperti Desa Pembantanan, Sungai Tabuk, aktivitas ibadah di masjid bahkan harus diliburkan karena air merendam ruang utama,” lapor petugas lapangan BPBD.
BPBD melaporkan dari total warga terdampak, terdapat kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus, yakni 3.187 lansia, 1.809 balita, 322 ibu hamil, dan 325 penyandang disabilitas.
Hingga saat ini, titik pengungsian utama terkonsentrasi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Gedung eks Puskesmas Sungai Tabuk, serta sejumlah madrasah dan Musala di wilayah Martapura.
Pemerintah mengimbau warga di bantaran sungai tetap waspada mengingat potensi pasang air laut (rob) diprediksi masih akan terjadi hingga sepekan ke depan. (yon/bay)
