Aksi penolakan pilkada melalui DPRD yang digelar mahasiswa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Kamis (15/1/2026), sempat memanas dan diwarnai aksi dorong-dorongan dengan aparat keamanan.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Ketegangan terjadi ketika massa aksi berbaris menuju pintu gerbang sisi kanan gedung DPRD. Massa berupaya mendekat ke pintu masuk, sementara aparat kepolisian membentuk barikade untuk mencegah massa masuk ke area gedung.
Dalam insiden tersebut, sejumlah mahasiswa nekat mendorong barikade aparat hingga menyebabkan beberapa personel kepolisian terjatuh. Situasi pun sempat mencekam dan aparat meningkatkan kewaspadaan.
Beruntung, ketegangan tidak berlangsung lama. Massa aksi akhirnya mundur dan kembali berkumpul di ruas jalan depan gedung DPRD sambil melanjutkan orasi.
Aparat kepolisian tetap melakukan pengamanan hingga aksi berangsur kondusif. Tidak dilaporkan adanya korban serius dalam insiden tersebut.
Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan keras Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.
Mereka menilai alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan pemerintah tidak logis dan berpotensi melemahkan demokrasi.
Koordinator aksi, Rizki, menegaskan bahwa Pilkada melalui DPRD merupakan langkah mundur dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak bisa dikorbankan hanya dengan dalih penghematan anggaran.
“Dalih efisiensi anggaran itu semu. Kebocoran anggaran akibat korupsi jauh lebih besar dibanding biaya Pilkada langsung. Jangan demokrasi yang dikorbankan,” tegas Rizki dalam orasinya.
Massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib dan menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan pada pekan depan. (yon/bay)
