Kebijakan bonus bagi atlet berprestasi Kota Banjarmasin menuai sorotan. Bonus yang diterima atlet peraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) disebut lebih rendah dibandingkan empat tahun sebelumnya, meski sebelumnya dijanjikan akan meningkat.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Pengamat kebijakan publik sekaligus pegiat demokrasi, Noorhalis Majid, menilai kebijakan tersebut mencerminkan lemahnya penghargaan pemerintah daerah terhadap perjuangan atlet yang telah mengharumkan nama daerah.
Ia mengungkapkan empat tahun lalu bonus atlet peraih emas mencapai Rp25 juta, sekarang justru turun menjadi Rp20 juta.
“Padahal sebelumnya atlet dijanjikan bonus minimal setara dengan tuan rumah dan lebih besar dari Porprov sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (28/1/2026) di Banjarmasin.
Ia menambahkan, nominal bonus tersebut belum diterima utuh oleh atlet. Setelah dipotong pajak dan pemotongan internal cabang olahraga (cabor), jumlah yang diterima atlet dinilai jauh dari layak.
“Pada akhirnya atlet hanya menerima bonus dalam jumlah sangat kecil, tidak sebanding dengan pengorbanan, waktu, tenaga, dan biaya yang mereka keluarkan selama bertahun-tahun,” kata Noorhalis.
Menurutnya, perjuangan atlet tidak hanya terjadi saat pertandingan, tetapi melalui proses panjang berupa latihan intensif, pembiayaan peralatan, serta pengorbanan pendidikan dan waktu produktif.
Ironisnya, sebagian besar proses tersebut kerap dijalani dengan keterbatasan fasilitas dan minimnya perhatian dari pemerintah daerah.
“Daerah idealnya hadir sejak awal, memfasilitasi latihan, pembinaan jangka panjang, hingga memberikan penghargaan yang layak setelah atlet berprestasi. Bukan hanya muncul saat pembagian bonus, itupun dalam jumlah yang mengecewakan,” tegasnya.
Noorhalis juga menyoroti masa depan atlet yang relatif singkat karena faktor usia. Bonus Porprov yang hanya diterima empat tahun sekali seharusnya bisa menjadi bekal bagi atlet untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menyiapkan masa depan setelah tidak lagi aktif bertanding.
“Bonus itu bukan sekadar uang, tapi bentuk penghargaan dan motivasi. Jika nilainya minim, maka pesan yang diterima atlet adalah kerja keras mereka tidak dihargai,” ucapnya.
Tak hanya atlet juara, ia menilai atlet yang belum berhasil meraih medali pun layak mendapatkan perhatian. Pasalnya, mereka juga telah berjuang keras dan mengorbankan banyak hal dalam proses pembinaan.
“Kalau atlet yang juara saja kurang diperhatikan, apalagi yang belum juara. Padahal mereka juga aset daerah dan calon atlet masa depan,” katanya.
Ia menegaskan, alasan efisiensi anggaran tidak seharusnya dijadikan pembenaran atas kebijakan yang dinilai merugikan atlet.
“Jika bonus atlet dipangkas dengan alasan efisiensi, maka kebijakan itu patut dievaluasi. Ini menyangkut penghargaan terhadap prestasi, martabat atlet, dan keseriusan pemerintah dalam memajukan olahraga daerah,” pungkas Noorhalis. (nm/yon/bay)
