Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menilai anggaran sebesar Rp300 miliar yang telah dialokasikan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk perbaikan jaringan pipa air bersih belum mampu mengatasi persoalan distribusi air secara menyeluruh.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Oleh karena itu, DPRD Kalsel mengusulkan dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna membantu PT Air Minum (PAM) Bandarmasih melakukan pembenahan infrastruktur secara lebih optimal.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Suripno, mengatakan persoalan distribusi air bersih di Kota Banjarmasin merupakan masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sumber anggaran.
“Anggaran Rp300 miliar yang dikucurkan Pemkot Banjarmasin memang sudah besar, tetapi melihat kondisi pipa yang sudah sangat tua dan luasnya jaringan yang harus diperbaiki, dana tersebut dinilai belum mencukupi,” ujar Suripno, Senin (2/2/2026) di Banjarmasin.
Ia menjelaskan, jaringan pipa utama PAM Bandarmasih dengan diameter 1 hingga 2 meter dipasang sejak tahun 1960-an. Usia pipa yang telah melampaui puluhan tahun menyebabkan sering terjadinya kebocoran dan tingginya tingkat kehilangan air di jaringan distribusi.
“Kondisi pipa yang sudah tua ini menjadi salah satu penyebab utama distribusi air ke pelanggan tidak maksimal, meskipun cakupan pelayanan secara angka sudah hampir 100 persen,” katanya.
Suripno mencontohkan, kebocoran pipa masih sering terlihat di sepanjang Jalan A. Yani hingga kawasan Trisakti, khususnya di wilayah Sutoyo S dan Teluk Dalam. Kebocoran tersebut mengakibatkan air banyak terbuang sebelum sampai ke rumah pelanggan.
Selain persoalan pipa tua, Komisi II DPRD Kalsel juga menyoroti pertumbuhan permukiman baru di kawasan utara Kota Banjarmasin, seperti Sungai Andai dan Sungai Jingah. Lonjakan jumlah penduduk di wilayah tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jaringan pipa.
“Awalnya pipa dipasang dengan proyeksi kebutuhan masyarakat saat itu. Namun, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat membuat kapasitas jaringan tidak lagi mencukupi,” ungkap Suripno.
Ia menyebutkan bahwa PAM Bandarmasih telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya menambah jaringan pipa untuk meningkatkan kapasitas distribusi. Namun, upaya tersebut masih terbatas karena keterbatasan anggaran.
“Karena itu kami mendorong adanya dukungan anggaran tambahan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui skema dana hibah,” tegasnya.
Suripno mengatakan, Komisi II DPRD Kalsel berencana memanggil manajemen PAM Bandarmasih untuk membahas kebutuhan anggaran secara rinci, termasuk rencana rehabilitasi pipa tua dan pengembangan jaringan ke wilayah permukiman padat.
“Kami ingin mengetahui secara detail kebutuhan yang bisa dibantu melalui dana hibah agar penggunaannya tepat sasaran dan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Suripno, persoalan air bersih merupakan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan badan usaha milik daerah.
“Air bersih adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, perlu sinergi kebijakan dan anggaran lintas pemerintahan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia berharap, dengan adanya dukungan dana hibah dan perencanaan yang matang, permasalahan distribusi air bersih di Kota Banjarmasin dapat segera diatasi.
“Mudah-mudahan ke depan masyarakat dapat menikmati layanan air bersih yang lebih lancar, merata, dan berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, pihak PT Air Minum (PAM) Bandarmasih memberikan respon atas usulan tersebut. Manajemen PAM Bandarmasih menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap upaya perbaikan layanan air bersih di Kota Banjarmasin.
PAM Bandarmasih menyadari bahwa kondisi jaringan pipa yang sudah berusia puluhan tahun menjadi tantangan besar dalam menjaga kelancaran distribusi air.
“Kami terus melakukan perbaikan dan penambahan jaringan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Plh Dirut PAM Bandarmasih, Zulbadi.
Zulbadi mengakui bahwa kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan penggantian pipa lama sangat besar dan tidak dapat dituntaskan dalam waktu singkat.
“Oleh karena itu, kami menyambut baik rencana dukungan dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut sangat penting untuk mempercepat pembenahan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan,” janjinya.
Zulbadi juga menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD Kalsel dalam menyusun perencanaan teknis dan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. (yon/bay)
