Seorang kader Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalimantan Selatan, Syarif Faisal, menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
BANJARMASIN, koranbanjar.com – Dalam surat terbuka yang ia sampaikan Kamis, (1/1/2026) di Banjarmasin, menyorot dugaan intervensi dalam proses Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di Batola yang dinilainya tidak berjalan sesuai aturan organisasi.
Syarif Faisal menyatakan kekecewaannya terhadap dinamika internal partai di tingkat daerah, khususnya terkait proses pemilihan ketua yang disebut-sebut telah mengerucut pada satu nama sebelum Musda digelar.
Menurutnya, praktik tersebut bertentangan dengan semangat demokrasi internal Partai Golkar serta tidak sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Musda seharusnya menjadi ruang demokrasi kader, bukan sekadar formalitas untuk mengesahkan keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya,” tulis Syarif Faisal dalam surat terbukanya.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan pertama kali terjadi. Syarif juga menyinggung proses penunjukan Ketua DPRD Kabupaten Barito Kuala sebelumnya yang dinilai sarat persoalan dan tidak sepenuhnya mengacu pada mekanisme organisasi.
“Situasi seperti ini sangat melukai kader-kader yang selama ini berjuang dengan jujur dan menjaga marwah partai di akar rumput,” lanjutnya.
Sebagai kader yang telah mengabdi selama empat periode di Partai Golkar, Syarif mengaku prihatin apabila partai besar seperti Golkar justru kehilangan nilai-nilai dasar demokrasi internal.
Ia menilai, praktik-praktik yang tidak sehat berpotensi melemahkan soliditas partai, khususnya menjelang agenda-agenda politik strategis ke depan.
Dalam surat terbuka itu, Syarif Faisal juga menyampaikan harapannya agar Ketua Umum DPP Partai Golkar dapat turun tangan dan mengevaluasi kondisi organisasi di daerah, khususnya di Kabupaten Barito Kuala.
Ia meminta agar seluruh proses Musda berjalan secara jujur, terbuka, dan bebas dari tekanan atau intervensi pihak mana pun.
Selain itu, Syarif tidak menutup kemungkinan dirinya siap berkontribusi lebih besar bagi partai, termasuk apabila diberi kesempatan memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala, melalui proses yang demokratis dan dapat diterima oleh semua pihak.
“Partai Golkar akan tetap besar apabila keadilan organisasi ditegakkan dan kader diperlakukan secara bermartabat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPP Partai Golkar terkait surat terbuka tersebut.
Media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan berimbang.
Usai membacakan surat terbuka itu, Syarif menegaskan kembali bahwa dirinya diduga diminta mundur dari pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Kalsel. Selain itu juga pernah diduga dicurangi saat Musda di pemilihan Ketua DPRD Kabupaten Batola.
“Soal pergantian itu jelas menyalahi aturan dan tidak netral,” tutupnya. (yon/bay)
